UPDATE

NASIONAL

Minta Penegakan Hukum Tanpa Pandang Bulu Termasuk Jokowi, Hasto: Saya Jadi Tumbal

BANDA ACEH – Memeriksa Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) menjadi pesan yang disampaikan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto usai resmi ditahan KPK. Dia meminta hal ini perlu dilakukan, agar penegakan hukum di Indonesia harus tidak pandang bulu.Hasto meminta KPK berani mengungkap berbagai kasus korupsi, termasuk melakukan pemeriksaan terhadap keluarga Presiden ke-7 RI Joko Widodo.

“Semoga ini menjadi momentum bagi Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menegakkan hukum tanpa kecuali, termasuk memeriksa keluarga Pak Jokowi,” kata Hasto, saat akan dibawa ke Rumah Tahanan KPK, Kamis (20/2/2025) malam.

Hasto menuturkan, posisinya sebagai Sekjen partai pasti memiliki konsekuensi Politik, termasuk dikriminalisasi. Oleh sebab itu, dia mengaku tidak kaget dengan penahanan yang dilakukan oleh KPK.

“Sejak awal saya katakan bahwa sebagai Sekjen PDI Perjuangan, saya dengan kepala tegak siap menerima konsekuensi apapun bagi Indonesia raya kita, karena Indonesia dibangun dengan pengorbanan jiwa dan raga. Kita adalah negeri pejuang. Sehingga saya tidak pernah menyesal, saya akan terus berjuang dengan api semangat yang menyala-nyala,” kata Hasto.

Selaras dengan ucapan Hasto, dengan maraknya coretan “Adili Jokowi” muncul di muncul di sejumlah wilayah di Indonesia. Di antaranya, Yogyakarta, Surabaya, dan Malang. Bahkan, di media sosial X (Twitter), tagar #AdiliJokowi telah menjadi trending topic selama berhari-hari.

Di sisi lain, Direktur Eksekutif Infonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah mencurigai adanya gerakan yang muncul belakangan ini.  Dia curiga ada kontribusi PDIP dalam menggerakkan massa.

“Dengan maraknya gerakan massa yang saat ini muncul, mengindikasikan pemerintah alami krisis kepercayaan publik, PDIP bisa saja ikut menggerakan massa mendorong adanya perubahan, jika itu terjadi posisi Prabowo benar-benar tersudut,” ucapnya kepada Inilah.com, Jakarta, Jumat (21/2/2025).

Langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto bikin Ketum Megawati Soekarnoputri berang, hingga mengeluarkan instruksi untuk para kadernya tak mengikuti kegiatan pembekalan kepala daerah di Magelang, Jawa Tengah.

Instruksi disampaikan melalui surat bernomor 7294 /IN/DPP//2025 pada Kamis (20/2/2025) bertanda tangan Megawati. Dalam surat ini, Megawati meminta para kader menunda keberangkatan mereka dalam agenda retret kepala daerah yang diinstruksikan Presiden RI Prabowo Subianto. Penundaan ini disebabkan karena dinamika politik nasional usai Hasto resmi ditahan KPK.

Megawati menyatakan, keputusan ini diambil dengan mempertimbangkan AD/ART PDIP, khususnya Pasal 28 Ayat 1, yang menyebutkan Ketua Umum memiliki kewenangan penuh dalam mengendalikan kebijakan dan instruksi partai.

Sumber data: BMKG (Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika)
1 2

Bagaimana reaksi Kamu?

Diskusi

Terkait

Tampilkan Lainnya Loading...Tidak ada lagi data informasi lainnya.