SAAT sebagian besar partai Politik memilih bergabung dengan pemerintah, suara kritik di dalam parlemen nyaris hilang. Banyak tokoh memilih diam dan bermain aman demi menjaga posisi. Di tengah situasi politik yang seragam itu, Partai Ummat justru mengambil jalan berbeda.
Sejak awal berdiri, Partai Ummat secara terbuka memposisikan diri sebagai penentang kebijakan Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi. Tokoh utamanya, Profesor Amien Rais, bersama jajaran pengurus partai rutin melontarkan kritik pedas soal isu-isu sensitif yang dihindari partai lain.
Partai Ummat menolak keras wacana presiden tiga periode dan menyoroti kuatnya pengaruh kelompok pemodal di sekitar istana. Partai Ummat terus mengkritik lonjakan utang negara serta proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara.
Sikap berani di luar parlemen ini membuat Partai Ummat menjadi tempat bersandar bagi warga yang haus akan kebenaran dan keadilan. Partai Ummat memang tidak punya kursi di DPR dan sering menghadapi tekanan politik.
Namun, konsistensinya dalam bersuara membuat fungsi pengawasan terhadap kekuasaan tetap berjalan. Partai Ummat membuktikan diri sebagai pengkritik yang lantang saat banyak elit politik memilih bungkam.
Sepanjang periode 2021 hingga 2024, kritik Partai Ummat terhadap pemerintahan Jokowi berfokus pada sejumlah isu utama, yakni penolakan perpanjangan masa jabatan presiden, tuduhan menguatnya oligarki, melemahnya penegakan hukum, beban ekonomi serta utang negara, dan praktik dinasti politik menjelang Pilpres 2024.
Kritik tersebut disampaikan secara konsisten oleh Ketua Majelis Syura Profesor Amien Rais, Ketua Umum Dr Ridho Rahmadi, dan kader lainnya. Pada tahun pertama kelahirannya, Partai Ummat langsung memposisikan diri sebagai pengawas ketat terhadap arah demokrasi dan evaluasi kinerja tujuh tahun pemerintahan Jokowi.
Pada Maret 2021, Profesor Amien Rais melontarkan peringatan keras mengenai adanya dugaan skenario politik untuk mengubah pasal masa jabatan presiden dalam UUD 1945 dari dua menjadi tiga periode melalui Sidang Istimewa MPR. Partai Ummat menilai wacana tersebut sebagai ancaman serius bagi demokrasi pasca-reformasi.
Pada Oktober 2021, Ketua Umum Partai Ummat Ridho Rahmadi secara resmi memberikan “rapor merah” tujuh tahun kepemimpinan Jokowi. Evaluasi ini mencakup sektor hukum, ekonomi, politik, sosial, dan budaya.
Dalam evaluasi tersebut, Dr Ridho Rahmadi menilai pemerintah hanya mengumbar slogan kosong terkait penegakan hukum yang berkeadilan. Partai Ummat menyoroti penyempitan ruang kebebasan berpendapat dan menguatnya praktik oligarki di lingkar kekuasaan.

















































































































