BANDA ACEH – Nama Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad semakin menguat sebagai salah satu kandidat calon wakil presiden (cawapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka.
Sejumlah pihak menilai sosok Dasco mampu menjaga stabilitas Politik dan menjembatani aspirasi publik, sehingga menguntungkan kinerja pemerintahan.
Dukungan terhadap Dasco tidak hanya datang dari pusat, tetapi juga mengalir dari sejumlah pengurus DPD Partai Gerindra di berbagai daerah.
Direktur Eksekutif Cyrus Network Hafizhul Mizan Piliang menilai, memasukkan nama Dasco dalam daftar calon wakil presiden yang akan diajukan kepada MPR menjadi pilihan yang masuk akal.
Pengalaman Dasco di parlemen dinilai menjadi modal penting untuk membantu Presiden Prabowo menjalankan pemerintahan.
Menurut dia, Dasco dianggap memiliki kapasitas politik dan rekam jejak yang sesuai dengan kebutuhan pemerintahan dalam menghadapi berbagai tantangan hingga menjelang Pemilu 2029.
“Beliau (Dasco) memiliki kualitas dan rekam jejak yang cocok dengan permasalahan yang dihadapi pemerintah hari ini menuju tahun politik 2029,” kata Hafizhul dalam keterangan tertulis, Senin (16/11).
Ia menyatakan, salah satu pekerjaan rumah terbesar pemerintahan Prabowo saat ini adalah memperbaiki tingkat kepuasan publik atau approval rating.
Selain itu, pemerintah juga perlu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap berbagai kebijakan yang telah maupun akan dijalankan.
Menurut Hafizhul, tantangan tersebut membutuhkan sosok wakil presiden yang tidak hanya berperan sebagai pendamping kepala negara.
Lebih dari itu, wapres harus mampu mengambil tanggung jawab dalam memastikan program pemerintah berjalan sekaligus menjadi penghubung antara pemerintah dan masyarakat.
“Untuk itu Presiden butuh sosok wapres yang mau pasang badan untuk dua sisi sekaligus. Program-program presiden harus berjalan baik tapi aspirasi publik juga tidak boleh buntu,” tegasnya.
Sementara dari sisi pemerintahan, lanjutnya, wakil presiden harus mampu berperan sebagai fixer atau pemecah persoalan sekaligus mengawal implementasi kebijakan.
Peran tersebut membutuhkan keberanian untuk berada di garis depan dalam memastikan setiap program berjalan sesuai target.
Hafizhul menilai, percepatan pelaksanaan kebijakan menjadi penting, karena pemerintah memiliki waktu yang semakin terbatas menjelang kontestasi politik 2029.
Berbagai program dan perbaikan kebijakan harus dieksekusi secara cepat, terukur, serta memperhatikan detail pelaksanaannya.
“Implementasi perbaikan-perbaikan kebijakan dan program ini harus dijalankan secara cepat dan detail, karena akan kejar-kejaran dengan tahun politik. Ini membutuhkan sosok yang disegani dan mampu mengkonsolidasikan kekuatan-kekuatan politik dan birokratis yang dimiliki,” jelasnya.
Di sisi lain, wakil presiden juga harus mampu menjalankan fungsi sebagai jembatan aspirasi masyarakat.
Menurut Hafizhul, pemerintah perlu memastikan berbagai persoalan dan tuntutan publik mendapatkan respons yang memadai agar masyarakat merasa didengar dan dilibatkan dalam proses pengambilan kebijakan.
Dalam konteks tersebut, dia melihat Dasco memiliki pengalaman yang relevan untuk mendampingi Prabowo.
Selama menjalankan tugas sebagai Wakil Ketua DPR, Dasco beberapa kali dinilai tampil sebagai figur yang berupaya menjembatani kepentingan pemerintah, parlemen, dan masyarakat ketika terjadi persoalan politik maupun kebijakan publik.
“Menurut saya, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad memiliki kualitas dan rekam jejak untuk dua hal tersebut. Berulang kali kita melihat Pak Dasco tampil pasang badan sebagai pemecah kebuntuan politik dan penghubung aspirasi publik,” ungkap Hafizhul.
Dia mencontohkan kemampuan Dasco dalam mengonsolidasikan kekuatan politik di DPR.
Menurut dia, dinamika di parlemen dapat dikelola secara relatif seimbang sehingga berbagai kepentingan politik yang berkembang di Senayan tetap dapat dikomunikasikan dan dicarikan titik temu.
Selain itu, Hafizhul menyoroti sejumlah momentum ketika Dasco dinilai mengambil peran dalam merespons persoalan yang menjadi perhatian masyarakat.
Di antaranya polemik kelangkaan LPG pada awal pemerintahan Prabowo, tuntutan 17+8 pada tahun lalu, hingga desakan pengesahan RUU Perampasan Aset yang kembali menjadi perhatian publik.
Pengalaman tersebut dinilai memperlihatkan bahwa Dasco memiliki kemampuan untuk membangun komunikasi lintas kepentingan.
Kapasitas itu dianggap penting agar pemerintah tidak hanya mampu menjaga soliditas koalisi, tetapi juga tetap responsif terhadap kritik dan aspirasi masyarakat.
Hafizhul menambahkan, tantangan pemerintahan Prabowo akan semakin besar ketika memasuki periode menjelang Pemilu 2029.
Pada fase tersebut, masyarakat akan semakin menilai pemerintah berdasarkan hasil nyata dari berbagai kebijakan yang telah dijalankan.
“Menjelang 2029, pemerintah akan semakin membutuhkan hasil kerja yang konkret. Kepercayaan publik pada akhirnya tidak cukup dibangun melalui komunikasi politik, melainkan melalui kebijakan yang benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat,” pungkasnya






















































































































