UPDATE

NASIONAL

Mantan Wakapolri Beberkan Penyadapan LSP Sebenarnya Disetor ke Siapa, ‘Buka Saja!’

BANDA ACEH – Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD bersama mantan Wakil Kepala Polri Komjen Pol (Purn) Oegroseno mendorong reformasi menyeluruh di tubuh Kepolisian Republik Indonesia (Polri).Keduanya menilai pembenahan institusi kepolisian perlu dilakukan mulai dari sistem karier, mekanisme penegakan etik, hingga pelayanan terhadap pengaduan masyarakat.

Dalam dialog di kanal YouTube Mahfud MD Official, Mahfud menilai penangkapan mantan pimpinan Polri dalam kasus dugaan penyadapan menjadi momentum penting untuk melakukan pembenahan institusi.

Ia juga menyinggung pergantian pimpinan Polri kepada Kapolri Jenderal Suyudi yang disebut sebagai langkah cepat Presiden Prabowo Subianto untuk membersihkan unsur-unsur bermasalah di tubuh Korps Bhayangkara.

Sementara itu, Oegroseno memaparkan sejumlah usulan reformasi struktural untuk memperbaiki sistem dan kultur kepolisian. Sebab, di bawah kepemimpinan mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo (LSP) banyak masalah.

“Salah satu hal yang disorot adalah sistem mutasi dan pengembangan karier anggota Polri,” kata Oegroseno.

Menurut Oegroseno, penempatan jabatan harus didasarkan pada sistem pengendalian karier yang objektif, bukan dipengaruhi faktor suka atau tidak suka (like and dislike).

Ia juga mengusulkan agar anggota kepolisian mendapatkan kesempatan menempuh pendidikan pada setiap jenjang karier tanpa harus terbebani biaya.

Selain itu, Oegroseno menilai perlu dibentuk Dewan Kehormatan Perwira yang melibatkan unsur eksternal dan tokoh masyarakat. Lembaga tersebut diharapkan dapat menangani pelanggaran etik yang dilakukan perwira tinggi, termasuk Kapolri, secara objektif dan tidak berlarut-larut.

Reformasi juga dinilai perlu menyentuh struktur kepangkatan. Oegroseno mengusulkan evaluasi terhadap jenjang pangkat tamtama dan bintara yang dianggap terlalu panjang sehingga berpotensi menghambat perkembangan karier anggota di lapangan.

Kritik terhadap Budaya “No Viral No Justice”

Selain pembenahan internal, Mahfud MD dan Oegroseno turut mengkritik fenomena no viral no justice, yakni kondisi ketika masyarakat merasa harus membuat suatu perkara viral di media sosial agar mendapatkan perhatian dan keadilan.

Mahfud mengingatkan, ketergantungan terhadap viralitas dapat menimbulkan persoalan baru. Menurutnya, fenomena tersebut rawan dimanfaatkan melalui operasi pendengung atau buzzer yang justru dapat mengaburkan kebenaran suatu perkara.

Di sisi lain, Oegroseno meminta slogan “Polisi Bersama Masyarakat” yang diusung Kapolri baru tidak berhenti sebagai jargon. Ia mendorong penguatan peran Polres dan Polda agar lebih responsif dalam menangani pengaduan warga.

Sumber data: BMKG (Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika)
1 2

Bagaimana reaksi Kamu?

Diskusi

Terkait

Tampilkan Lainnya Loading...Tidak ada lagi data informasi lainnya.