BANDA ACEH, BANDA ACEH – Penguatan perlindungan terhadap perempuan dan anak di Banda Aceh membutuhkan landasan hukum yang lebih komprehensif. Wakil Ketua DPRK Dr. Musriadi Aswad, M.Pd., mendorong Pemerintah Kota Banda Aceh menyusun qanun khusus sebagai upaya memperkuat pencegahan kekerasan sekaligus menjamin terpenuhinya hak-hak perempuan dan anak.
Dorongan tersebut disampaikan Musriadi dalam pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK) Banda Aceh Tahun Anggaran 2027 bersama Tim Anggaran Pemerintah Kota (TAPK) dan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Banda Aceh. Pertemuan berlangsung di Ruang Badan Anggaran (Banggar) DPRK Jumat (13/11/2026) malam.
Menurut Musriadi, perlindungan perempuan dan anak perlu ditopang regulasi khusus agar pelaksanaannya memiliki kepastian hukum dan tidak semata-mata bergantung pada program maupun alokasi anggaran tahunan.
Ia berharap qanun tersebut nantinya mengatur secara menyeluruh berbagai aspek perlindungan, mulai dari pencegahan kekerasan, penanganan korban, pendampingan, hingga proses pemulihan.
“Pemerintah Kota perlu menginisiasi regulasi khusus untuk memperkuat perlindungan perempuan dan anak. Upaya ini harus mengutamakan pencegahan, edukasi, pendampingan, dan pemulihan korban, bukan hanya penanganan setelah kasus terjadi,” kata Musriadi.
Ia juga meminta dinas terkait mulai menyiapkan kajian akademik serta melakukan pemetaan terhadap berbagai persoalan perlindungan perempuan dan anak di Banda Aceh. Kajian tersebut dinilai penting agar qanun yang disusun sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan kondisi di lapangan.
Selain aspek regulasi, Musriadi menekankan pentingnya dukungan anggaran dalam APBK 2027. Menurutnya, alokasi tersebut perlu diarahkan untuk memperkuat layanan pengaduan, pendampingan psikologis dan hukum, edukasi keluarga, perlindungan anak, serta pemberdayaan perempuan.
Ia menegaskan, penyusunan qanun perlindungan anak dan perempuan tidak dapat dibebankan hanya kepada satu perangkat daerah. Diperlukan koordinasi dan keterlibatan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah dan legislatif, agar kebijakan tersebut dapat berjalan secara berkelanjutan.
Musriadi berharap inisiatif penyusunan qanun tersebut dapat segera ditindaklanjuti melalui langkah konkret, mulai dari penyusunan kajian hingga pembahasan regulasi. Dengan demikian, Banda Aceh memiliki payung hukum yang kuat sekaligus sistem perlindungan yang lebih terarah bagi perempuan dan anak.***
Banda Aceh
Kota Langsa
Aceh Selatan
Aceh Tenggara
Bali
Banten
Bengkulu
DI Yogyakarta
Jakarta Pusat
Jambi
Kalimantan Barat
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Kalimantan Tengah
Lampung
Nusa Tenggara Barat
Palu
Pangkal Pinang
Riau
Sumatera Selatan
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Bangka Belitung
Kepulauan Riau
Jawa Barat
Jawa Tengah
Jawa Timur
Komentar Terbaru