Kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto memasuki babak baru setelah sejumlah pejabat dan mantan pejabat Polri dikaitkan dengan perkara tersebut.Perkembangan ini tidak hanya memunculkan persoalan hukum, tetapi juga membuka pertanyaan mengenai konfigurasi kekuasaan dan jejaring pengaruh di tubuh institusi keamanan.
Di tengah bergulirnya kasus tersebut, Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mulai melakukan penataan internal Polri melalui mutasi dan rotasi sejumlah perwira tinggi serta perwira menengah. Langkah ini memunculkan spekulasi mengenai kemungkinan perubahan peta kepemimpinan, termasuk terkait pengaruh kelompok yang selama ini diasosiasikan dengan mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo dan kerap disebut sebagai “Geng Solo”. Istilah tersebut merujuk pada kelompok yang dikaitkan dengan kedekatan terhadap mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Salah satu perkembangan terbaru adalah penarikan dua jenderal dari penugasan di Kantor Staf Presiden (KSP), yakni Komjen Syahardiantono dan Komjen Yuda Gustawan. Keduanya disebut memiliki kedekatan dengan Listyo Sigit dan termasuk dalam daftar 25 perwira tinggi serta perwira menengah yang mengalami mutasi maupun promosi jabatan berdasarkan keputusan Kapolri.
Rangkaian mutasi itu memunculkan pertanyaan mengenai arah penataan internal Polri. Apakah perubahan jabatan tersebut sebatas rotasi dan penyegaran organisasi yang lazim dilakukan, atau merupakan bagian dari upaya mengubah peta pengaruh di tubuh Korps Bhayangkara setelah mencuatnya kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden?
Pertanyaan tersebut berkaitan dengan masa kepemimpinan Listyo Sigit yang berlangsung hampir enam tahun. Selama periode itu, muncul dugaan bahwa sejumlah posisi strategis di Polri ditempati oleh perwira yang memiliki kedekatan dengannya. Pergantian kepemimpinan di tubuh Polri pun memunculkan kemungkinan penataan ulang jejaring pejabat yang terbentuk selama masa kepemimpinannya.
Dinamika Penataan Kepemimpinan di Tubuh TNI
Wacana penataan ulang jejaring pengaruh di institusi keamanan tidak hanya mengarah ke Polri, tetapi juga merambah ke tubuh TNI. Di bawah pemerintahan Presiden Prabowo, posisi Panglima TNI masih dijabat Jenderal TNI Agus Subiyanto. Belum adanya pergantian pucuk pimpinan militer tersebut memunculkan pertanyaan mengenai kemungkinan evaluasi terhadap konfigurasi kepemimpinan dan jejaring pengaruh di lingkungan TNI.
Meski sama-sama berasal dari matra TNI Angkatan Darat, perjalanan karier Agus Subiyanto juga memperlihatkan sejumlah persinggungan dengan Jokowi, baik ketika masih menjabat kepala daerah maupun presiden. Agus pernah menjabat Komandan Kodim 0735/Surakarta dengan pangkat letnan kolonel hingga 2011. Pada periode tersebut, Jokowi menjabat sebagai Wali Kota Surakarta untuk masa jabatan 2005-2012.























































































































Komentar Terbaru