OLEH: WIDODO BOGIARTO
DINASTI Politik yang dibangun Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi perlahan rontok.
Ambisi Jokowi yang akan terus menduetkan Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka dua periode hancur berantakan. Gara-garanya Gibran memilih mundur setelah 25 bulan mendampingi Prabowo.
Pada Kamis siang, 12 November 2026, Gibran menyerahkan surat pengunduran diri sebagai wakil presiden kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
Sebenarnya sebagian publik sudah menduga langkah pengunduran diri akan diambil Gibran. Tentu saja atas nasihat sang ayah, Jokowi.
Setelah ada putusan Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan surat keterangan ijazah Gibran dan putusan hukum sebelumnya yang dibuat Mahkamah Konstitusi (MK), Gibran tidak bisa berkutik lagi.
Gibran makin terpojok dengan desakan politik dari Gedung Parlemen Senayan yang mengobarkan semangat penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP).
Langkah 120 anggota DPR mengajukan proses pemakzulan tampaknya telah memberikan tekanan terhadap Gibran agar dia segera mengundurkan diri.
Hubungan Renggang
Keputusan mendadak Gibran ini memicu berbagai spekulasi dan analisis dari Pengamat Politik mengenai hubungan antara lingkaran Solo dan Hambalang
Pengunduran diri Gibran sebagai wapres sontak memunculkan pertanyaan tentang masa depan politiknya serta dampaknya terhadap hubungan Presiden Prabowo Subianto dan Jokowi.
Padahal pada Pilpres 2024, dukungan Jokowi berperan penting dalam kemenangan pasangan Prabowo-Gibran.
Menurut para pengamat, mundurnya Gibran bisa memperkuat pengaruh politik Prabowo, sekaligus memunculkan pertanyaan tentang masa depan politik Jokowi dan keluarganya.
Penyadapan
Skandal penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto terindikasi makin melemahkan pengaruh politik Jokowi.
Peristiwa tersebut memicu ketegangan elite dan mendorong desakan dari sejumlah pihak agar Jokowi turut diperiksa oleh aparat penegak hukum.
Dalam kasus penyadapan tersebut, mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP), sudah resmi ditetapkan sebagai tersangka.
LSP menggunakan sistem Lawful Interception Management System (LIMS) untuk menyadap komunikasi Presiden Prabowo.
Penetapan tersangka ini menyita perhatian publik karena LSP selama ini dipandang sebagai salah satu sekutu terdekat Jokowi di tubuh kepolisian.
Sejumlah aktivis dan pengamat, termasuk Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid, mendorong agar Jokowi ikut diperiksa.
Desakan ini merujuk pada pengakuan Jokowi di depan relawan pada 2023 mengenai penggunaan data intelijen untuk memantau gerak-gerik tokoh dan partai politik.






















































































































