Partai Ummat mengkritik pengelolaan ekonomi nasional yang dinilai tidak efisien dan kurang berpihak pada masyarakat kecil, terutama di tengah tekanan pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19.
Memasuki tahun 2022, arah kritik Partai Ummat semakin mengerucut pada figur sentral di dalam kabinet serta proses tahapan menuju Pemilu 2024.
Pada April 2022, Profesor Amien Rais secara spesifik menyoroti pengaruh besar Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Partai Ummat memandang duet Jokowi-Luhut sebagai pusat pengendali kebijakan negara yang harus berakhir tepat waktu pada Oktober 2024.
Merespons mencuatnya wacana penundaan Pemilu 2024 oleh sejumlah elit politik, Partai Ummat menegaskan bahwa rezim berkuasa tidak boleh menggerakkan mobilisasi massa untuk memperpanjang kekuasaan ala Orde Baru.
Pada Desember 2022, ketika Partai Ummat sempat dinyatakan tidak lolos verifikasi faktual peserta Pemilu 2024 sebelum akhirnya lolos melalui perlawanan di Bawaslu, Profesor Amien Rais menemukan bahwa partainya sengaja disingkirkan karena sikap kritis mereka terhadap kebijakan pemerintahan Jokowi.
Pada tahun 2023, narasi kritik Partai Ummat bergeser pada konsolidasi kekuasaan menjelang akhir masa jabatan presiden dan proyek-proyek strategis nasional.
Pada Juni 2023, Profesor Amien Rais menyebut Jokowi sebagai sosok yang masih ingin mempertahankan pengaruh politiknya meski masa jabatannya segera berakhir. Partai Ummat menyoroti berbagai manuver politik presiden yang dianggap terlalu jauh mencampuri urusan penentuan calon presiden penerusnya.
Jajaran pengurus Partai Ummat terus mengkritisi pembangunan IKN serta proyek infrastruktur raksasa lainnya. Mereka menilai proyek tersebut membebani APBN, memperbesar utang luar negeri, dan lebih menguntungkan kelompok pemodal besar dibandingkan kesejahteraan rakyat luas.
Pada tahun terakhir pemerintahan Jokowi, kritik Partai Ummat mencapai puncak dengan fokus pada integritas penyelenggaraan Pemilu 2024 dan pencalonan putra sulung presiden.
Pasca-putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang meloloskan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden, Partai Ummat secara terbuka mengkritik terjadinya kemunduran demokrasi. Profesor Amien Rais menyebut pemerintahan Jokowi telah membangun dinasti politik dan mengabdi pada kepentingan konglomerat.
Partai Ummat menyuarakan dugaan adanya ketidaknetralan aparat negara serta penyalahgunaan bantuan sosial (bansos) untuk memenangkan pasangan tertentu dalam kontestasi Pilpres 2024.


















































































































Komentar Terbaru