BANDA ACEH – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti mengungkapkan banyak anggota dewan yang merupakan lulusan pendidikan kesetaraan Paket C. Informasi tersebut diperolehnya dari pengelola Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) saat melakukan kunjungan ke Majalengka, Jawa Barat.Mu’ti menceritakan, salah satu PKBM yang dikunjunginya memiliki lebih dari 300 peserta didik. Dari jumlah tersebut, peserta program pendidikan kesetaraan Paket C menjadi kelompok terbanyak.
“Bahkan, banyak anggota dewan yang juga lulusan Paket C. Ini cerita dari pengelolanya,” ujar Mu’ti sambil tertawa dalam rapat bersama anggota DPR RI, Senin (16/11/2026).
Menurut Mu’ti, tingginya jumlah peserta pendidikan kesetaraan menunjukkan pentingnya keberadaan PKBM dalam membuka akses pendidikan bagi masyarakat yang tidak dapat menempuh jalur sekolah formal.
Terlebih, angka anak tidak sekolah di Indonesia masih menjadi persoalan. Penyebabnya tidak hanya berkaitan dengan keterbatasan ekonomi, tetapi juga faktor sosial, budaya, dan kondisi geografis.
Kemendikdasmen Perkuat Program Paket A, B, dan C
Mu’ti menjelaskan, sejumlah anak tidak dapat melanjutkan pendidikan formal karena berbagai kendala. Faktor kultural, seperti pernikahan pada usia muda, menjadi salah satu penyebab. Selain itu, kondisi geografis juga membuat sebagian anak kesulitan menjangkau sekolah.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Kemendikdasmen berencana memperkuat pendidikan kesetaraan melalui program Paket A, Paket B, dan Paket C.
Pemerintah juga akan meningkatkan penyelenggaraan berbagai program kursus serta memperkuat peran PKBM sebagai penyedia layanan pendidikan bagi masyarakat.
Langkah tersebut diharapkan dapat membantu menekan angka putus sekolah sekaligus meningkatkan rata-rata lama sekolah penduduk Indonesia.
Pendidikan kesetaraan menjadi salah satu jalur alternatif bagi masyarakat yang tidak dapat mengikuti pendidikan formal. Melalui program ini, peserta didik tetap memiliki kesempatan memperoleh pendidikan sesuai jenjang yang dibutuhkan.
Kemendikdasmen Benahi Tata Kelola PKBM
RUU Sisdiknas Ditargetkan Rampung Akhir September, Komisi X Terima Masukan Publik
Di samping memperluas akses pendidikan, Mu’ti menegaskan perlunya pembenahan tata kelola PKBM. Menurutnya, pengawasan harus diperkuat karena lembaga tersebut menerima Bantuan Operasional Pendidikan (BOP).
Pendataan peserta didik dan pelaksanaan pembelajaran harus dipastikan berjalan sesuai ketentuan. Pemerintah juga perlu memastikan proses pendidikan kesetaraan dilaksanakan secara tertib berdasarkan jenjang.



















































































































Komentar Terbaru