PEMERINTAH Kota (Pemkot) Surabaya memperluas akses kesempatan kerja yang inklusif melalui Grand Job Fair November 2026 yang mulai digelar, Selasa, 17 November 2026.
Sebanyak 49 perusahaan membuka 3.013 lowongan kerja, 1.500 posisi ditawarkan untuk pekerjaan dalam negeri, 912 lowongan luar negeri dan 601 posisi bagi penyandang disabilitas mencakup jenis disabilitas tunanetra parsial, tunarungu, tunawicara, dan tunadaksa ringan.
Melalui kegiatan ini, Pemkot tidak hanya mempertemukan pencari kerja dengan perusahaan, tetapi juga mendorong proses rekrutmen yang memberikan kesempatan setara bagi seluruh pencari kerja.
Grand Job Fair yang diselenggarakan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) Kota Surabaya ini menjadi salah satu upaya Pemkot Surabaya memperluas akses masyarakat terhadap lapangan kerja sekaligus meningkatkan peluang pencari kerja untuk mendapatkan penempatan.
Hal ini juga sebagaimana yang disampaikan oleh Kepala Disperinaker Kota Surabaya, Agus Hebi Djuniantoro.
Pendataan melalui aplikasi ASSiK juga menjadi salah satu upaya Pemkot Surabaya dalam memperluas jangkauan layanan ketenagakerjaan.
Sepanjang 2025 hingga 2026, tercatat sekitar 14.000 pencari kerja dalam sistem tersebut. Dari jumlah itu, sebanyak 1.000 warga yang masuk kelompok desil 1–5 telah berhasil mendapatkan pekerjaan.
Kesejahteraan Masih Dipertanyakan
Berdasarkan data dari Pemkot Surabaya dan BPS, untuk Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 4,91 persen (turun dari tahun sebelumnya 6,76 persen ditahun 2023 dan 7,62 peesen di tahun 2012) dari jumlah angkatan kerja: Sekitar 152,11 juta orang. Jadi total jumlah pengangguran terbuka sekirar 7,47 juta orang.
Sungguh bukan angka main-main. Sementara Grand Job Fair hanya menyediakan 3.013 lowongan pekerjaan dari 40 perusahaan. Ini hanya angka pengangguran di Surabaya, bagaimana dengan wilayah yang lain di Indonesia?
BPS juga mendata ada penurunan angka pengangguran, tentu ini masih mengundang tanya, benarkah semua sudah mendapat pekerjaan, pindah kota, atau sudah bekerja meski hanya 1 jam perhari sebagaimana definisi bekerja terbaru dari BPS? B
elum ada data yang bisa memastikannya.
Artinya, masalah pengangguran masih belum teratasi tuntas.
Yang sudah bekerja pun sebetulnya masih ketar-ketir sebab sistem rekrutmen karyaawan hari ini menggunakan sistem outsorshing (kerja kontrak) , antara 3,6 hingga 12 bulan saja.
Apalagi, rata-rata perusahaan mensyaratkan fresh graduate, dalam 1 tahun bekerja, tentu pengalaman masih minim masih dihadapkan pula pada habisnya masa kontrak. Jauh dari kata sejahtera, yang ada selalu was-was memikirkan masa depan.
Mengapa lowongan terbatas?
Karena, negara hanya koordinator, penghubung antara perusahaan dengan pencari kerja, tentu terbatas.
Sedangkan perusahaan memiliki standar perekrutan sendiri yang mau tak mau pemerintah harus mematuhinya.
Semua atas nama investasi, sehingga segala situasi dan kondisi harus kondusif.
Ini juga yang menjadi ruh perusaahan, yaitu dengan modal seminim mungkin untuk memperoleh hasil semaksimal mungkin.
Inilah prinsip sistem ekonomi kapitalisme. Tenaga kerja hanya bagian dari faktor produksi.
Jika ada yang lebih murah, maka akan dijadikan pilihan utama, semisal penggunaan robot (digitalisasi) .
Hal ini paling mencolok terlihat di supermarket dengan digantikannya layanan pembayaran parkir oleh mesin.
Beberapa perusahaan dan industri juga gulung tikar menghadapi liciknya kapitalisme.
Perdagangan bebas digalakkan, pajak dihapuskan untuk beberapa komoditas sehingga barang impor membanjiri pasar dalam negeri, perusahaan lokal kelabakan, harga produk mereka hancur karena hampir semua bahan baku dari impor.
Ketika biaya produksi lebih besar dari keuntungan, yang paling rentan mengalami pengurangan adalah tenaga kerja.
Sistem kerja outsoursing jelas memberikan keuntungan berlipat bagi perusahaan atau industri, biaya kompensasinya lebih murah.
Patokan nilai upah dengan UMR atau UMK ini juga salah satu faktor yang menguatkan perusahaan tidak langsung merekrut karyawan tetap.
Lagi-lagi negara hanya memosisikan dirinya sebagai perantara, padahal jika nilai upah ditetapkan, maka sesungguhnya kezaliman sedang terjadi.
Keadilan akan semakin jauh bagi kedua belah pihak.
Nasib pekerja semakin jauh dari sejahtera, karena di sisi lain negara memungut pajak. Padahal biaya hidup sudah sangat tinggi.
Pendidikan dan kesehatan jadi barang mahal, tidak setiap individu rakyat bisa mengaksesnya.
Padahal, agar dapat bekerja dengan baik, seseorang butuh layanan kesehatan dan pendidikan yang baik dan terjangkau.
Fakta-fakta di atas menunjukkan bahwa kapitalisme hanya mampu mewujudkan cara bertahan hidup bukan kesejahteraan.
Tentu harus ada pemikiran cemerlang untuk mengganti sistem hari ini dengan sistem yang lebih baik dan manusiawi. Sistem itu adalah sistem Islam.
Syariat Islam Kafah Solusi Pekerja Sejahtera
Rasulullah SAQ bersabda:
“Sungguh Imam/Khalifah adalah perisai; orang-orang berperang di belakang dia dan berlindung kepada dirinya. “(HR Muslim).
Makna hadis ini, seorang pemimpin negara semestinya bukan sekadar pemegang kekuasaan atau wewenang, tapi juga memastikan setiap rakyat tidak luput dari pelayanannya. Ia akan dimintai pertanggungjawaban atas semua apa ia lakukan.
Maka dalam Islam seorang pemimpin wajib menyelenggarakan pemerintahannya dengan syariat Islam. Sebagaimana Allah SWT berfirman:
“Maka, putuskanlah (perkara) mereka menurut aturan yang diturunkan Allah dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu mereka dengan (meninggalkan) kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu Kami berikan aturan dan jalan yang terang...” (TQS Al-Maidah:48) .
Perkara bekerja adalah kewajiban bagi setiap pria baligh agar dapat menafkahi keluarganya dengan baik. Dan negara adalah pihak yang wajib menyediakan, bukan sekadar koordinator bahkan pemalak pajak rakyatnya. Lapangan pekerjaan akan terbuka luas ketika kekayaan alam dikelola oleh negara sendiri, bukan diprivatisasi.
Negara akan menyerahkan tanah terlantar untuk dikelola, memberikan pinjaman modal tanpa riba, bahkan bagi individu rakyat yang ingin wiraswasta ada pelatihan dan pemberian modal barang tak bergerak.
Sistem ekonomi berdasarkan syariat, anti riba dan mengutamakan usaha riil. Bank bukan lagi sebagai penyedia modal berupa kredit berbasi riba.
Negara melarang mematok harga, praktik menimbun. Tidak memungut pajak juga asuransi. Dengan mekanisme itu kebutuhan dasar terkait sandang, papan dan pangan akan mampu dipenuhi oleh setiap kepala keluarga secara mudah dan murah.
Sedangkan kebutuhan dasar lainnya seperti pendidikan, kesehatan dan keamanan dipenuhi seratus persen oleh negara.
Pembiayaannya berasal daru hasil pengelolaan SDA yang disimpan di Baitulmal.
Maka, kesejahteraan bukan sekadar isapan jempol, karena setiap yang bekerja ada jaminan keamanan finasial.
Akad bekerja tidak ditentukan oleh negara, melainkan antara perusahaan dan pencari kerja berdasarkan jenis pekerjaan, waktu dan apa yang makruf di wilayah tersebut.
Maka, tidakkah kita merindukan pengaturan syariat sebagaimana kaum muslim terdahulu?
Wallahu alam bissawab.
















































































































Komentar Terbaru