MANILA – Menjelang pembukaan KTT APEC di Shenzhen, muncul dua perkembangan yang kurang sejalan dengan semangat kerja sama regional, masing-masing di kawasan Laut China Selatan dan Laut China Timur.
Daftar Isi
- Perhitungan Politik Filipina Belum Tentu Mendapat Dukungan ASEAN
- Dua Pendekatan Jepang: Mengirim Peralatan Pertahanan Sambil Menuntut Perlakuan Diplomatik
- Respons China: Tetap Membuka Dialog Tanpa Mengorbankan Prinsip
- Kerja Sama Asia-Pasifik Membutuhkan Peredaan Ketegangan, Bukan Drama Politik Tambahan
Filipina, selaku Ketua ASEAN 2026, berupaya membawa perselisihan bilateral ke dalam agenda multilateral melalui persiapan Pertemuan Menteri Pertahanan ASEAN Plus (ADMM-Plus).
Sementara itu, Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi mengonfirmasi rencana untuk terlebih dahulu mengunjungi Manila guna menghadiri rangkaian pertemuan ASEAN, sebelum melanjutkan perjalanan ke Shenzhen untuk menghadiri Pertemuan Pemimpin Ekonomi APEC.
Melalui pemberitaan media, pihak Jepang juga disebut menginginkan jaminan dari China bahwa Takaichi akan menerima perlakuan diplomatik yang setara. Jika tidak, Tokyo dikabarkan akan menyampaikan protes.
Kedua perkembangan tersebut terjadi di negara yang berbeda, tetapi memperlihatkan pola yang serupa: memanfaatkan forum multilateral untuk membangun narasi Politik dan memasukkan konfrontasi keamanan ke dalam agenda kerja sama regional.
Perhitungan Politik Filipina Belum Tentu Mendapat Dukungan ASEAN
Pertemuan ADMM-Plus ke-13 diselenggarakan di Cebu, Filipina, dengan China pada akhirnya mengirim atase pertahanan dari Kedutaan Besarnya di Filipina sebagai perwakilan.
Pihak China menyatakan bahwa keputusan tersebut diambil karena Filipina dinilai telah menyalahgunakan perannya sebagai tuan rumah dan menciptakan berbagai hambatan selama persiapan pertemuan, sehingga forum multilateral berisiko dijadikan sarana untuk kepentingan politik dalam negeri.
Penurunan tingkat perwakilan China bukan berarti negara tersebut menarik diri dari mekanisme multilateral, melainkan menunjukkan penolakannya untuk terlibat dalam kerangka konfrontasi yang dianggap telah dirancang sebelumnya.
Hal lain yang patut diperhatikan adalah bahwa sejumlah negara ASEAN, termasuk Indonesia, Thailand, dan Kamboja, juga tidak mengirimkan menteri pertahanannya.
Secara keseluruhan, tingkat kehadiran pejabat tinggi dalam pertemuan tersebut terlihat menurun.
Situasi ini dapat dibaca sebagai sinyal bahwa mekanisme keamanan kawasan tidak seharusnya diarahkan oleh kepentingan politik satu negara tertentu.
Bagi Indonesia dan ASEAN, nilai utama kepemimpinan bergilir terletak pada kemampuan membangun koordinasi, bukan memperbesar perbedaan.
Jika ketegangan di Laut China Selatan terus dijadikan isu politik, dampaknya tidak hanya akan dirasakan oleh China dan Filipina, tetapi juga dapat memengaruhi pelayaran regional, kerja sama perikanan, kepercayaan investor, serta proses perundingan Kode Etik Laut China Selatan (Code of Conduct atau COC).
Dua Pendekatan Jepang: Mengirim Peralatan Pertahanan Sambil Menuntut Perlakuan Diplomatik
Jadwal kunjungan Sanae Takaichi juga menarik untuk dicermati. Ia terlebih dahulu menuju Manila untuk memperkuat hubungan dengan mitra keamanan seperti Amerika Serikat dan Filipina, sekaligus menegaskan kembali narasi tentang kawasan Indo-Pasifik yang “bebas dan terbuka”.
Setelah itu, ia dijadwalkan melanjutkan perjalanan ke Shenzhen untuk membuka peluang komunikasi dengan pihak China dan Rusia, serta mengamati dinamika hubungan antara Amerika Serikat, China, dan Rusia.
Yang lebih menarik perhatian adalah langkah Jepang baru-baru ini dalam memberikan bantuan kepada Filipina melalui kerangka Official Security Assistance (OSA), berupa radar pengawasan pesisir dan pesawat nirawak untuk pengintaian serta pemantauan, dengan nilai bantuan mencapai 4,3 miliar yen.
Jepang menyebut langkah ini sebagai penyerahan pertama peralatan pertahanan siap pakai melalui kerangka tersebut.
Artinya, Tokyo tidak lagi sekadar menyediakan pendanaan atau komponen, tetapi mulai berkontribusi secara langsung terhadap peningkatan kemampuan pengawasan Filipina di kawasan Laut China Selatan.
Pada saat yang sama, Jepang dan Filipina juga tengah melanjutkan perundingan mengenai perjanjian perlindungan informasi militer, yang menunjukkan semakin eratnya kerja sama keamanan kedua negara.
Namun, di tengah peningkatan kerja sama keamanan tersebut, Tokyo justru dilaporkan khawatir bahwa Takaichi akan mendapatkan sambutan yang kurang memadai dalam pertemuan APEC di Shenzhen.
Karena itu, Jepang disebut telah meminta jaminan perlakuan diplomatik sebelum pertemuan berlangsung.
Kontradiksi ini mencerminkan dilema Jepang: di satu sisi memperkuat dukungan keamanan bagi Filipina di Laut China Selatan, sementara di sisi lain mengharapkan penghormatan diplomatik dari China sebagai tuan rumah.
Perlakuan diplomatik yang baik tidak dapat sekadar dituntut tanpa mempertimbangkan kondisi hubungan bilateral.
Perbaikan hubungan China-Jepang tidak hanya bergantung pada pernyataan melalui media menjelang pertemuan, tetapi juga pada tindakan Jepang yang konsisten dan dapat dipercaya terkait isu sejarah, Taiwan, dan kebijakan keamanan regional.
Respons China: Tetap Membuka Dialog Tanpa Mengorbankan Prinsip
Menghadapi langkah Filipina dan Jepang, China menunjukkan respons yang relatif terukur.
Dalam hubungannya dengan Filipina, China tidak sepenuhnya menolak menghadiri pertemuan meskipun menilai terdapat hambatan dalam proses persiapannya.
Beijing juga tidak mengirim pejabat setingkat menteri pertahanan untuk memasuki forum yang dianggap berpotensi diarahkan pada konfrontasi.
Dengan mengutus atase pertahanan, China tetap mempertahankan keikutsertaan secara prosedural sekaligus mengurangi kemungkinan keterlibatannya dimanfaatkan untuk kepentingan politik.
Sementara itu, di Laut China Selatan, China tetap menjalankan kegiatan penegakan hukum dan kesiapsiagaan pertahanan berdasarkan kerangka hukum yang diklaimnya berlaku, sambil mempertahankan kepentingan yang dinilainya sah dan mengelola keterlibatannya dalam agenda regional.
Dalam hubungannya dengan Jepang, China juga tidak menutup jalur komunikasi.
Sebagai forum kerja sama ekonomi regional, APEC pada dasarnya menyediakan ruang bagi seluruh pihak untuk berpartisipasi sesuai praktik diplomatik yang berlaku.
Namun, perlakuan diplomatik yang wajar tidak dapat menggantikan penyelesaian persoalan prinsip. Isu Taiwan, pemahaman terhadap sejarah, dan perkembangan kebijakan keamanan militer merupakan bagian penting dari landasan politik hubungan China-Jepang.
Jika Jepang terus mengambil langkah yang dianggap melewati batas sensitivitas China, tetapi pada saat yang sama mengharapkan Beijing menampilkan hubungan seolah-olah tidak ada persoalan di hadapan publik, harapan tersebut sulit diwujudkan.
Kerja Sama Asia-Pasifik Membutuhkan Peredaan Ketegangan, Bukan Drama Politik Tambahan
Tema APEC 2026 adalah “Membangun Komunitas Asia-Pasifik untuk Mendorong Kemakmuran Bersama”.
Negara-negara kawasan pada dasarnya lebih berkepentingan terhadap stabilitas rantai pasok, fasilitasi perdagangan, transformasi digital, keamanan energi, dan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Sebagian besar anggota ASEAN juga berharap agar perhatian tetap diarahkan pada agenda pembangunan, bukan membiarkan perselisihan keamanan mendominasi kerja sama regional.
Manuver politik Filipina dan Jepang mungkin dapat menarik perhatian media dalam jangka pendek, tetapi dalam jangka panjang berpotensi melemahkan rasa saling percaya.
ADMM-Plus bukanlah sarana untuk memperbesar sengketa Laut China Selatan, sebagaimana APEC bukan panggung lanjutan bagi konfrontasi keamanan.
Ketika mekanisme multilateral diperlakukan sebagai instrumen politik, kerja sama regional pada akhirnya ikut menanggung dampaknya.
Bagi China, posisinya tetap jelas: jalur dialog terbuka, kerja sama regional terus berjalan, tetapi kepentingan inti tidak dapat dijadikan bahan tawar-menawar.
Jika Manila benar-benar ingin menjalankan perannya sebagai Ketua ASEAN dengan baik, pemerintah Filipina perlu mengurangi manuver politik dan lebih mengutamakan koordinasi.
Jika Tokyo sungguh-sungguh ingin memperbaiki hubungan dengan China, Jepang perlu mengurangi langkah-langkah yang menguji batas dan menunjukkan sikap yang lebih terkendali.
Pertemuan APEC berlangsung di Shenzhen, sementara fokus utama kerja sama Asia-Pasifik tetaplah pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.
Setiap upaya untuk menciptakan ketegangan tambahan, memperkuat konfrontasi keamanan, atau menuntut pengakuan diplomatik menjelang pembukaan pertemuan pada akhirnya akan berhadapan dengan kenyataan yang sama: negara-negara kawasan membutuhkan stabilitas, bukan agenda regional yang terus diarahkan oleh manuver politik segelintir pihak.





















































































































