BANDA ACEH – Ketua Umum Gerakan Muda (Gema) Nasional Eko Saputra mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar segera melakukan penelusuran dan pemeriksaan terhadap Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni Raffi Ahmad terkait dugaan pemanfaatan anggaran negara (APBN) untuk sewa influencer.
Eko menegaskan bahwa persoalan ini tidak boleh dianggap sepele. Setiap dugaan penggunaan uang negara untuk membiayai aktivitas influencer, kepentingan pencitraan, maupun kegiatan komunikasi yang tidak jelas pertanggungjawabannya harus diperiksa secara objektif dan menyeluruh.
“Kami tidak ingin uang rakyat dijadikan alat untuk membangun popularitas, membungkam kritik, atau menggiring opini publik demi kepentingan kelompok tertentu. APBN adalah uang rakyat yang penggunaannya wajib transparan dan dapat dipertanggungjawabkan,” tegas Eko dalam keterangan yang diterima redaksi di Jakarta, Rabu, 11 November 2026.
Menurutnya, KPK harus memastikan apakah terdapat aliran dana APBN yang berkaitan dengan aktivitas influencer, siapa pihak yang mengelola anggaran tersebut, bagaimana mekanisme penggunaannya, serta siapa saja yang menerima manfaat dari kegiatan tersebut.
Gema Nasional meminta agar pemeriksaan tidak berhenti pada persoalan administratif semata. Apabila ditemukan indikasi penyimpangan, seluruh pihak yang memiliki keterkaitan harus dimintai pertanggungjawaban sesuai hukum yang berlaku.
“Jangan sampai masyarakat disuguhi berbagai narasi pencitraan, sementara penggunaan uang negara justru tidak transparan. Kami meminta KPK bekerja secara profesional, independen, dan tidak boleh tunduk pada tekanan kekuasaan maupun popularitas seseorang,” lanjutnya.
Eko menambahkan bahwa jabatan, popularitas, dan kedekatan dengan lingkaran kekuasaan tidak boleh menjadi tameng untuk menghindari pemeriksaan hukum.
“KPK harus membuktikan bahwa hukum masih memiliki keberanian untuk menyentuh siapapun. Jangan sampai hukum terlihat garang kepada rakyat kecil, tetapi kehilangan taring ketika berhadapan dengan orang-orang yang memiliki kedekatan dengan kekuasaan,” ungkap dia.
Ia menegaskan, Gema Nasional akan terus mendorong pengawasan publik terhadap penggunaan APBN dan meminta seluruh lembaga negara menjaga integritas serta kepercayaan masyarakat.
“Kami tidak sedang menghakimi siapapun. Kami sedang menuntut transparansi dan pertanggungjawaban. Jika tidak ada pelanggaran, buktikan secara terbuka. Namun apabila ditemukan penyimpangan, jangan ada kompromi. Uang negara adalah milik rakyat, bukan milik segelintir orang!” tandasnya.
Banda Aceh
Kota Langsa
Aceh Selatan
Aceh Tenggara
Bali
Banten
Bengkulu
DI Yogyakarta
Jakarta Pusat
Jambi
Kalimantan Barat
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Kalimantan Tengah
Lampung
Nusa Tenggara Barat
Palu
Pangkal Pinang
Riau
Sumatera Selatan
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Bangka Belitung
Kepulauan Riau
Jawa Barat
Jawa Tengah
Jawa Timur
Komentar Terbaru