Sementara itu, Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, lembaga antirasuah akan terlebih dahulu melihat apakah temuan ICW tersebut mengandung unsur dugaan tindak pidana korupsi dan masuk dalam kewenangan KPK.
“Nanti kita lihat apakah temuan itu ada unsur-unsur dugaan tindak pidana korupsinya atau tidak. Apakah kemudian masuk ke dalam kewenangan KPK atau tidak. Nah, tentu itu juga menjadi salah satu basis apakah kemudian KPK bisa melakukan tindak lanjut atau tidak terhadap suatu persoalan,” kata Budi kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan, Selasa malam, 10 November 2026.
Terpisah, pihak PT Rans Entertainment Indonesia Tbk (RANS) mengakui telah menjalin kerja sama dengan dua kementerian senilai Rp14,69 miliar.
“Setiap kerja sama yang dijalankan RANS maupun anak usahanya dengan instansi pemerintah maupun organisasi lainnya dilakukan secara profesional dengan mengikuti prosedur pengadaan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” demikian pernyataan RANS.
Mengenai sorotan publik terhadap potensi konflik kepentingan antara Raffi Ahmad selaku pemegang saham mayoritas RANS dan posisinya sebagai Utusan Khusus Presiden, perseroan mengaku memahami perhatian masyarakat.
Namun, RANS menjelaskan perusahaan telah berdiri sejak 2018 dan berkembang menjadi salah satu perusahaan berbasis kreator (creator-based venture) di Indonesia dengan jumlah pengikut lebih dari 140 juta.
Perseroan juga menegaskan sejumlah anak usaha dan hak kekayaan intelektual (HKI), termasuk The Dudas-1, telah dikembangkan jauh sebelum Raffi Ahmad dilantik sebagai Utusan Khusus Presiden pada Oktober 2024.
“The Dudas-1 telah membuat kurang lebih 90 konten sebelum penunjukan dari KKP, jauh lebih banyak apabila dibandingkan dengan konten yang diproduksi oleh The Dudas-1 untuk campaign bersama dengan KKP,” terang penjelasan RANS.
Banda Aceh
Kota Langsa
Aceh Selatan
Aceh Tenggara
Bali
Banten
Bengkulu
DI Yogyakarta
Jakarta Pusat
Jambi
Kalimantan Barat
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Kalimantan Tengah
Lampung
Nusa Tenggara Barat
Palu
Pangkal Pinang
Riau
Sumatera Selatan
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Bangka Belitung
Kepulauan Riau
Jawa Barat
Jawa Tengah
Jawa Timur
Komentar Terbaru