Oleh: Masry1
DALAM politik Aceh, rupanya ada satu pekerjaan yang tidak pernah selesai meskipun Pilkada sudah usai: menghitung jasa. Ada yang menghitung berapa kali turun ke lapangan, berapa banyak baliho dipasang, berapa banyak massa dikumpulkan, berapa liter bensin dihabiskan, dan berapa malam tidak tidur demi memenangkan pasangan calon.
Semua itu tentu memiliki nilai perjuangan. Tidak ada yang perlu membantah bahwa kemenangan politik tidak lahir dari ruang kosong. Ada tim pemenangan, relawan, simpatisan, tokoh masyarakat, dan berbagai elemen yang bekerja dengan caranya masing-masing.
Namun, apakah seluruh persoalan pemerintahan harus selalu dikembalikan kepada daftar orang yang berjasa dalam Pilkada?
Di sinilah tulisan Risman Rachman tentang Taqwallah menarik untuk dibaca. Risman tampaknya sedang mengingatkan publik agar tidak terjebak dalam cara berpikir politik yang terlalu sederhana: siapa kawan, siapa lawan, siapa berjasa, dan siapa yang dianggap tidak punya tempat dalam pemerintahan.
Sayangnya, dalam dinamika politik, orang yang mencoba mengemukakan argumentasi profesional terkadang justru ditarik ke arena pertarungan kelompok. Padahal, membicarakan kapasitas seorang birokrat tidak otomatis berarti merendahkan perjuangan tim pemenangan.
Kita perlu memisahkan dua perkara yang sebenarnya berbeda: perjuangan memenangkan Pilkada dan kebutuhan menjalankan pemerintahan.
Keduanya sama-sama penting, tetapi tidak bisa dicampuradukkan secara serampangan.
Risman Rachman dan hak untuk berpikir di luar barisan politik
Ada sesuatu yang perlu diapresiasi dari keberanian Risman Rachman menyampaikan pandangannya.
Dalam suasana politik yang sering kali penuh sensitivitas, mengemukakan pendapat tentang figur birokrasi bisa menjadi pekerjaan yang tidak nyaman. Apalagi ketika figur tersebut memiliki sejarah hubungan dengan pemerintahan sebelumnya atau pernah berada dalam lingkungan politik yang berbeda.
Tetapi bukankah demokrasi memang membutuhkan orang yang berani menyampaikan argumentasi, bahkan ketika pendapatnya tidak selalu menyenangkan semua pihak?
Risman tidak harus dianggap sedang mengangkat Taqwallah menjadi pahlawan. Membela kapasitas seseorang tidak sama dengan mengkultuskan orang tersebut.
Ini dua perkara yang sangat berbeda.
Kalau seseorang mengatakan bahwa Taqwallah memiliki kemampuan birokrasi yang baik, apakah itu berarti ia sedang menghapus sejarah politik? Kalau seseorang mengakui pengalaman dan kemampuan eksekusi Taqwallah, apakah itu berarti seluruh relawan Mualem-Dek Fadh sedang dikesampingkan?
Tentu tidak.
Dalam logika yang sehat, seseorang bisa saja tidak menjadikan Taqwallah sebagai pahlawan, tetapi tetap mengakui bahwa ia memiliki kemampuan yang dibutuhkan dalam pemerintahan.
Sayangnya, dalam politik yang terlalu emosional, pengakuan terhadap kelebihan seseorang terkadang dianggap sebagai pengkhianatan terhadap kelompok sendiri.
Seolah-olah kalau kita memuji kemampuan seorang birokrat yang dahulu tidak berada dalam barisan politik kita, maka kita sedang mengurangi nilai perjuangan orang-orang yang memenangkan Pilkada.
Ini cara berpikir yang perlu dikoreksi.
Politik memang membutuhkan loyalitas, tetapi pemerintahan membutuhkan kecakapan. Loyalitas dapat membantu memenangkan kontestasi, sedangkan kecakapan diperlukan untuk memastikan kemenangan itu menghasilkan sesuatu bagi rakyat.
Taqwallah: birokrat yang memahami bahwa kebijakan tidak boleh berhenti di atas kertas
Mari kita bicara lebih jauh tentang Taqwallah.
Dalam birokrasi, ada banyak orang yang pintar menyusun konsep, menyampaikan pidato, membuat paparan, dan merumuskan program. Tetapi tidak semua orang memiliki kemampuan yang sama dalam mengeksekusi kebijakan.
Di sinilah letak perbedaan antara birokrat yang hanya pandai berbicara tentang pekerjaan dan birokrat yang mampu memastikan pekerjaan benar-benar terlaksana.
Taqwallah dikenal memiliki kekuatan dalam eksekusi dan monitoring. Dua kemampuan ini justru merupakan aspek penting yang sering kali menjadi kelemahan dalam birokrasi.
Eksekusi berarti memastikan kebijakan bergerak dari meja rapat menuju pelaksanaan. Monitoring berarti mengawasi agar pelaksanaan tidak kehilangan arah, memastikan target diperhatikan, serta mengidentifikasi persoalan sebelum menjadi masalah yang lebih besar.
Kita semua tahu bahwa salah satu penyakit birokrasi adalah banyaknya program yang terlihat bagus dalam dokumen perencanaan, tetapi pelaksanaannya berjalan lambat.
Rapat bisa berlangsung berjam-jam. Presentasi bisa dibuat dengan desain yang sangat menarik. Target bisa ditulis dengan angka yang optimistis. Namun, ketika ditanyakan sejauh mana pekerjaan sudah selesai, jawabannya terkadang masih berkutat pada persoalan koordinasi.
Di sinilah birokrat yang kuat dalam eksekusi dan monitoring memiliki nilai tersendiri.
Pemerintahan tidak cukup hanya memiliki orang-orang yang pandai merumuskan kebijakan. Pemerintahan juga membutuhkan orang yang mampu mengawal kebijakan tersebut sampai menghasilkan pekerjaan nyata.
Kalau kita membutuhkan seseorang untuk memastikan mesin pemerintahan bergerak, mengapa pengalaman dan kemampuan seperti itu justru harus dicurigai hanya karena persoalan sejarah politik?
Taqwallah tentu bukan manusia tanpa kekurangan. Tidak ada birokrat yang sempurna. Kinerjanya tetap harus dievaluasi berdasarkan hasil, integritas, dan ketentuan yang berlaku.
Namun, jangan sampai evaluasi berubah menjadi penghakiman berdasarkan afiliasi atau persepsi politik.
Kalau seseorang memiliki kemampuan yang relevan, seharusnya kemampuan itu menjadi bahan pertimbangan. Bukan justru dihilangkan dari pembicaraan hanya karena sebagian orang merasa kurang nyaman dengan kehadirannya.
Jangan sampai semangat menghargai relawan berubah menjadi alergi terhadap profesionalisme
Pernyataan dari pihak tim pemenangan Mualem-Dek Fadh yang mengingatkan agar perjuangan relawan tidak dilupakan tentu layak dihormati.
Saya termasuk orang yang berpandangan bahwa perjuangan relawan tidak boleh dianggap sebagai sesuatu yang selesai setelah kemenangan diumumkan.
Mereka telah mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, bahkan materi. Ada yang berjuang dengan tulus tanpa pernah berharap mendapatkan jabatan. Ada yang menggerakkan masyarakat karena percaya pada visi dan misi calon yang didukungnya.
Mereka layak dihargai.
Tetapi ada satu pertanyaan yang harus dijawab secara jujur: apakah menghargai relawan harus dilakukan dengan membatasi ruang profesionalisme birokrasi?
Jika jawabannya iya, kita sedang membangun preseden yang tidak sehat.
Bayangkan jika setiap pemerintahan baru harus terlebih dahulu menginventarisasi seluruh orang yang berjasa dalam kampanye, kemudian menentukan siapa yang berhak memperoleh posisi berdasarkan besarnya pengorbanan politik.
Kalau demikian, mungkin ke depan perlu dibuat sertifikat pengabdian kampanye dengan kategori khusus: relawan pemasang baliho, relawan pengumpul massa, relawan pengatur konsumsi, relawan pengantar calon, hingga relawan yang paling sering berfoto bersama kandidat.
Tentu ini satire. Tetapi logika semacam itu menjadi berbahaya ketika perjuangan politik dianggap sebagai ukuran utama untuk menentukan kebutuhan birokrasi.
Birokrasi bukan panggung pembagian hadiah. Ia adalah mesin pelayanan publik.
Orang yang memiliki kapasitas harus mendapatkan ruang berdasarkan kebutuhan organisasi dan aturan yang berlaku. Orang yang memiliki jasa politik harus mendapatkan penghargaan yang layak, tetapi penghargaan itu tidak harus selalu berbentuk jabatan.
Justru pemimpin yang bijaksana adalah pemimpin yang mampu menghargai para pendukungnya tanpa mengorbankan kepentingan pemerintahan.
Rekonsiliasi bukan berarti menghapus kecakapan orang yang berbeda pilihan
Ada hal lain yang perlu direnungkan.
Aceh tidak boleh terjebak dalam politik yang terus-menerus membagi masyarakat berdasarkan pilihan Pilkada. Setelah kontestasi selesai, seluruh elemen harus memiliki kesempatan berkontribusi.
Kalau seseorang pernah berbeda pilihan politik, apakah seluruh kemampuan profesionalnya otomatis menjadi tidak berguna?
Kalau seorang birokrat pernah bekerja dalam pemerintahan sebelumnya, apakah pengalamannya harus dibuang ke tempat sampah sejarah?
Kalau begitu, setiap pergantian kepemimpinan akan menjadi proses penghapusan pengetahuan dan pengalaman.
Padahal, pemerintahan membutuhkan kesinambungan. Tidak semua yang diwariskan pemerintahan sebelumnya buruk. Tidak semua orang yang pernah bekerja dalam pemerintahan sebelumnya harus dianggap sebagai bagian dari masalah.
Ada pengalaman yang perlu dipertahankan. Ada praktik yang perlu diperbaiki. Ada kebijakan yang harus dievaluasi. Dan ada sumber daya manusia yang harus ditempatkan berdasarkan kompetensinya.
Rekonsiliasi politik justru menjadi tidak bermakna jika hanya menerima orang yang dahulu berada dalam barisan yang sama.
Rekonsiliasi sejati adalah kemampuan untuk bekerja bersama orang yang pernah berbeda pilihan, selama mereka memiliki kapasitas dan komitmen terhadap kepentingan publik.
Dalam konteks ini, mempertimbangkan Taqwallah bukan berarti mengkhianati perjuangan Mualem-Dek Fadh. Sebaliknya, jika pengalaman dan kemampuannya memang dapat membantu memperkuat pemerintahan, maka mengabaikannya hanya karena pertimbangan emosional justru berpotensi merugikan kepentingan Aceh.
Mualem dan Dek Fadh membutuhkan mesin pemerintahan yang bekerja, bukan sekadar barisan pendukung yang bertepuk tangan
Kita perlu memahami posisi Mualem dan Dek Fadh sekarang.
Mereka bukan lagi sekadar pasangan calon yang sedang berjuang mendapatkan suara. Mereka adalah pemimpin yang harus membuktikan bahwa mandat rakyat dapat diterjemahkan menjadi perubahan nyata.
Dalam fase ini, tantangannya jauh lebih besar daripada sekadar memenangkan Pilkada.
Mereka membutuhkan birokrasi yang efektif, aparatur yang profesional, koordinasi yang kuat, pengawasan yang berjalan, dan eksekusi program yang terukur.
Mereka membutuhkan orang-orang yang tidak hanya bisa mengatakan setuju, tetapi juga mampu mengingatkan ketika ada kebijakan yang tidak berjalan sebagaimana mestinya.
Mereka membutuhkan orang yang berani menyampaikan persoalan, bukan hanya orang yang pandai menyampaikan pujian.
Di sinilah kapasitas birokrat seperti Taqwallah patut dipertimbangkan secara objektif.
Kalau memang keunggulannya berada pada kemampuan eksekusi dan monitoring, maka kemampuan tersebut merupakan aset yang dapat dipertimbangkan dalam memperkuat tata kelola pemerintahan.
Tidak ada salahnya belajar dari pengalaman orang lain. Tidak ada salahnya mempertahankan praktik birokrasi yang baik. Tidak ada salahnya melibatkan orang yang memiliki kemampuan, meskipun perjalanan politiknya tidak selalu identik dengan perjalanan politik pemimpin sekarang.
Pemimpin yang kuat tidak takut bekerja dengan orang yang memiliki pengalaman berbeda. Justru pemimpin yang kuat mampu menempatkan setiap orang sesuai kapasitasnya.
Jangan salah memahami siapa yang sedang diperjuangkan
Pada akhirnya, perdebatan mengenai Taqwallah dan tulisan Risman Rachman seharusnya menjadi kesempatan untuk memperbaiki cara kita memahami politik dan birokrasi.
Jangan sampai pembelaan terhadap relawan membuat kita lupa bahwa pemerintahan memiliki kebutuhan profesional. Jangan sampai penghargaan terhadap jasa politik berubah menjadi kecurigaan terhadap siapa pun yang memiliki pengalaman di luar lingkaran pemenangan.
Risman berhak menyampaikan pandangannya. Taqwallah berhak dinilai berdasarkan kapasitas dan rekam jejak profesionalnya. Tim pemenangan juga berhak mengingatkan agar perjuangan mereka tidak dilupakan.
Tetapi semua pihak harus memahami batas masing-masing.
Taqwallah tidak perlu dijadikan pahlawan. Namun, orang yang memiliki kemampuan eksekusi dan monitoring juga tidak pantas dikesampingkan hanya karena sejarah politik.
Risman tidak harus disetujui semua orang. Namun, argumentasinya patut dijawab dengan argumentasi, bukan semata-mata dengan sentimen kelompok.
Relawan tidak boleh dilupakan. Tetapi pemerintahan juga tidak boleh disandera oleh romantisme kampanye.
Aceh membutuhkan orang-orang yang mampu bekerja, bukan sekadar orang-orang yang memiliki cerita tentang bagaimana mereka dahulu bekerja.
Dan kalau kita benar-benar menginginkan pemerintahan Mualem-Dek Fadh berhasil, seharusnya kita lebih sibuk mendiskusikan bagaimana program dijalankan, bagaimana anggaran dieksekusi, bagaimana pengawasan diperkuat, dan bagaimana hasil pembangunan dirasakan masyarakat.
Bukan terus-menerus memperdebatkan siapa yang paling berhak berdiri di dekat panggung kemenangan.
Sebab, pada akhirnya, rakyat tidak akan menilai pemerintahan dari berapa banyak orang yang dahulu berjasa dalam kampanye. Rakyat akan menilainya dari apa yang mereka rasakan setelah pemerintahan bekerja.
Taqwallah tidak perlu menjadi pahlawan. Cukup tempatkan dan nilai dirinya sebagai birokrat berdasarkan kemampuan yang dimiliki. Risman tidak perlu menjadi pembela siapa pun secara berlebihan. Cukup biarkan argumentasinya diuji dengan akal sehat. Dan para relawan tidak perlu merasa kehilangan kehormatan hanya karena ada orang lain yang kapasitasnya juga diakui.
Sebab, dalam pemerintahan yang sehat, jasa politik harus dihormati, profesionalisme harus dijaga, dan kepentingan rakyat harus ditempatkan di atas keduanya.
Kalau semua itu bisa dipahami, mungkin Aceh tidak perlu lagi sibuk mencari siapa pahlawan dan siapa yang paling berjasa.
Sebab, pada akhirnya yang paling penting diwujudkan bersama adalah apa yang hari ini disebut Gubernur Aceh dengan 11 Aksi Kongkrit Pemerintah Aceh. Jika itu wujud, rakyatlah yang tersenyum, dan itu rakyat semuanya, bukan sebatas rakyat yang memilih Mualem – Dek Fadh.
- Pemerhati Sosial & Politik UBA[↩]


















































































































Komentar Terbaru