JAKARTA — Kebutuhan mendesak menjadi salah satu alasan masyarakat Indonesia mengandalkan pinjaman online (pinjol).
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebut pinjaman jangka pendek dengan nominal kecil banyak digunakan untuk menutup kebutuhan hidup yang harus segera dipenuhi.
Kondisi tersebut ikut terlihat dari besarnya pembiayaan konsumtif dalam industri pinjaman daring atau pindar.
Pembiayaan jenis ini digunakan untuk kebutuhan pribadi, bukan untuk menjalankan atau mengembangkan usaha.
OJK menjelaskan, kebutuhan mendesak membuat masyarakat cenderung mencari pinjaman yang prosesnya relatif cepat.
Sementara itu, pembiayaan untuk kegiatan produktif membutuhkan pemeriksaan usaha dan pengelolaan risiko yang lebih mendalam.
Pembiayaan Pinjol Tembus Rp106,48 Triliun
Data OJK mencatat outstanding atau total pembiayaan pinjaman daring mencapai Rp106,48 triliun pada September 2026. Jumlah tersebut tumbuh 17,02 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Angka itu menunjukkan besarnya dana yang masih beredar dan belum dilunasi peminjam kepada penyelenggara pinjaman daring.
Pada Agustus 2026, pertumbuhan pembiayaan industri ini bahkan tercatat lebih tinggi, yakni 22,07 persen secara tahunan.
OJK juga mencatat pembiayaan kepada sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) tumbuh 12,49 persen secara tahunan.
Artinya, layanan pinjaman daring tidak hanya digunakan untuk kebutuhan pribadi, tetapi juga memiliki penyaluran ke sektor usaha.
Survei APJII: Kebutuhan Mendesak Jadi Alasan Teratas
Gambaran alasan masyarakat menggunakan pinjol juga terlihat dalam survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) pada awal 2026.
Sebanyak 22,8 persen pengguna pinjol menyebut kebutuhan mendesak, seperti biaya kesehatan dan membayar utang, sebagai alasan menggunakan layanan tersebut.
Alasan berikutnya adalah membeli barang kebutuhan sehari-hari sebesar 18,3 persen. Sebanyak 17,6 persen lainnya menggunakan pinjol untuk membeli barang dengan sistem cicilan tanpa kartu kredit.
Survei tersebut melibatkan 8.700 responden berusia minimal 13 tahun yang tersebar di 38 provinsi. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara tatap muka pada 1 Februari hingga 15 Maret 2026.
Persentase tersebut menggambarkan alasan di antara kelompok responden yang menggunakan pinjol, bukan persentase seluruh penduduk Indonesia.
Dengan demikian, angka 22,8 persen tidak berarti hampir seperempat dari seluruh masyarakat Indonesia memiliki pinjaman online.
Risiko Gagal Bayar Ikut Jadi Perhatian OJK
Di tengah pertumbuhan pembiayaan, OJK juga mencatat peningkatan risiko kredit macet pada industri pinjaman daring.
Tingkat Wanprestasi 90 hari (TWP90) mencapai 5,36 persen pada September 2026, naik dari 4,73 persen pada Agustus.
TWP90 merupakan indikator yang menunjukkan porsi pinjaman yang belum dibayar lebih dari 90 hari setelah jatuh tempo. Semakin tinggi angkanya, semakin besar bagian pendanaan yang mengalami keterlambatan pembayaran dalam periode tersebut.
OJK mendorong penyelenggara pinjaman daring memperkuat manajemen risiko dan penilaian kemampuan membayar calon peminjam.
Perlindungan konsumen juga menjadi perhatian agar pertumbuhan industri tidak menimbulkan persoalan keuangan baru bagi masyarakat.
Bagi calon peminjam, kebutuhan mendesak tetap perlu diimbangi dengan perhitungan kemampuan melunasi pinjaman.
Besaran cicilan, bunga, biaya layanan, dan tenggat pembayaran perlu dipahami sebelum mengajukan pinjaman.(*)


















































































































