UPDATE

NASIONAL

Terungkap! 191 Anggota DPR Ternyata Lulusan SMA

BANDA ACEH  – Sebanyak 191 dari 580 anggota DPR RI tercatat memiliki pendidikan terakhir SMA. Data Komisi Pemilihan Umum (KPU) ini muncul di tengah desakan publik agar ijazah seluruh anggota DPR dibuka dan diverifikasi.

Berdasarkan data KPU per Desember 2025, lulusan SMA menjadi kelompok terbesar di antara anggota DPR. Sementara itu, 168 anggota tercatat berpendidikan S2, 146 orang lulusan S1, 74 orang lulusan S3, dan satu orang berpendidikan D3.

Komisioner KPU Idham Holik mengatakan data tersebut berasal dari pemeriksaan dokumen ijazah yang diserahkan para calon anggota legislatif saat proses pencalonan.

“Semua caleg yang didaftarkan oleh partai Politik dan ditetapkan dalam (daftar calon tetap) DCT telah memenuhi syarat minimal pendidikan,” ujar Idham saat dihubungi, Selasa (17/11/2026).

KPU menegaskan, lulusan SMA tetap memenuhi persyaratan untuk menjadi anggota DPR. Ketentuan itu diatur dalam Pasal 240 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Aturan tersebut mensyaratkan calon anggota DPR minimal berpendidikan tamat SMA, madrasah aliah, SMK, madrasah aliah kejuruan, atau sederajat.

Sebelumnya, muncul petisi di laman Change.org yang mendesak agar ijazah seluruh anggota DPR dibuka kepada publik dan diverifikasi.

Petisi itu dibuat oleh Farida Octavia pada Kamis (12/11/2026) dan ditujukan kepada pimpinan DPR RI, KPU RI, serta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.

Dalam petisinya, Farida menilai latar belakang pendidikan anggota DPR perlu diketahui masyarakat karena mereka memegang mandat rakyat dan terlibat dalam pengelolaan anggaran negara serta pembentukan undang-undang.

“Sebagai wakil rakyat yang memegang mandat konstitusi dan mengelola anggaran negara, integritas, kredibilitas, serta rekam jejak akademis (ijazah) para anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI merupakan hal yang mutlak dan tidak boleh ditutupi dari publik,”  demikian bunyi petisi tersebut.

Farida juga menilai kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif tengah berada pada titik krusial. Karena itu, ia mendorong keterbukaan dokumen pendidikan agar masyarakat dapat memastikan keabsahan ijazah para wakil rakyat.

“Transparansi dokumen pendidikan bukan lagi sekadar privasi individual, melainkan bentuk pertanggungjawaban moral dan hukum kepada masyarakat yang telah memilih mereka,” tulisnya

Sumber data: BMKG (Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika)

Bagaimana reaksi Kamu?

Diskusi

Terkait

Tampilkan Lainnya Loading...Tidak ada lagi data informasi lainnya.