BANDA ACEH – Polri resmi memecat Irjen Pol Eko Hadi Santoso melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri pada Selasa malam (17/11).
Dia dinyatakan terbukti melanggar aturan terkait kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto. Di hadapan majelis etik, Eko menyampaikan permohonan maaf.
Usai persidangan, Eko tampak digiring masuk ke dalam kendaraan taktis (rantis) Brimob dengan pengawalan ketat.
Tidak hanya itu, Eko sudah mengenakan pakaian tahanan berwarna biru. Tangannya juga terborgol. Dia berjalan cepat tanpa memberikan keterangan apapun kepada awak media.
”Walaupun (Eko mengajukan) banding, tadi juga ada ucapan dari terduga (pelanggar) itu ucapan penyesalan dan meminta maaf,” kata Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Choirul Anam yang turut menyaksikan jalannya sidang etik.
Namun demikian, permintaan maaf tersebut tidak lantas berpengaruh terhadap putusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) yang sudah dijatuhkan.
Putusan itu akan diuji kembali dalam sidang komisi banding. Sementara, Eko juga masih berstatus tersangka kasus dugaan penyadapan atau ilegal akses.
Dalam persidangan tersebut, Eko disangkakan telah menyalahgunakan wewenang, melakukan tindakan tidak profesional dan tidak prosedural, dan terlibat permufakatan untuk melakukan akses ilegal.
Sangkaan itu dinyatakan terbukti sehingga salah satu putusannya adalah sanksi etik yang berbunyi Eko melakukan tindakan tercela.
”Sanksi administrasi yaitu Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai anggota Polri,” ucap Trunoyudo kepada awak media di Gedung Presisi, Divisi Propam Polri, Jakarta.
Eko menjadi jenderal bintang dua Polri kedua yang dipecat oleh Polri dalam rangkaian kasus dugaan penyadapan tersebut.
Pekan lalu, Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution sudah lebih dulu menjalani sidang etik dan dijatuhi hukuman PTDH. Keduanya sama-sama mengajukan banding.
”Nantinya akan dibentuk komisi banding lebih lanjut. Perkembangan terkait dengan permohonan banding keduanya (Ahrie dan Eko) tentu nanti akan diputuskan melalui komisi banding. Bagaimana mekanismenya tadi aturannya, tetapi ketika nanti hasil putusannya kita tunggu, nanti kita akan sampaikan lebih lanjut,” ucap Trunoyudo























































































































Komentar Terbaru