UPDATE

ACEH
ACEH

DPRK Banda Aceh Kawal Implementasi Qanun Pendidikan Diniyah untuk Bentuk Generasi Qur’ani

BANDA ACEH, BANDA ACEH – Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh berkomitmen mengawal pelaksanaan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pendidikan Diniyah guna meningkatkan kualitas pendidikan sekaligus membentuk karakter generasi muda yang berlandaskan nilai-nilai Al-Qur’an.

Komitmen tersebut disampaikan Wakil Ketua DPRK Dr. Musriadi, S.Pd., M.Pd., dalam kegiatan Sosialisasi Qanun Pendidikan Diniyah bertema “Generasi Pendidikan Dasar Banda Aceh Berkarakter Qur’ani” di UPTD Tekkomdik Kota Kamis (12/11/2026).

Dalam kesempatan itu, Musriadi mengatakan pendidikan diniyah harus berjalan beriringan dengan pendidikan umum. Dengan demikian, peserta didik tidak hanya memiliki kemampuan akademik dan penguasaan teknologi, tetapi juga keimanan, akhlak, serta tanggung jawab sosial.

Menurutnya, perkembangan teknologi digital dan perubahan sosial menjadi tantangan tersendiri bagi dunia pendidikan. Karena itu, kecerdasan akademik perlu diimbangi dengan penguatan nilai-nilai agama, etika, dan moral.

“Jangan sampai anak-anak kita memiliki kecerdasan akademik dan mahir menggunakan teknologi, tetapi kehilangan etika, moralitas, dan tanggung jawab. Kita ingin melahirkan generasi yang cerdas, beriman, berakhlak, dan mampu menghadapi tantangan zaman,” ujarnya.

Musriadi menilai keberhasilan pendidikan diniyah tidak cukup diukur dari kemampuan peserta didik dalam membaca dan menghafal Al-Qur’an. Lebih dari itu, pembelajaran harus mampu membentuk pemahaman, penghayatan, dan pengamalan nilai-nilai Al-Qur’an dalam kehidupan sehari-hari.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, ia menyebutkan perlunya peningkatan kompetensi guru, penyempurnaan kurikulum, penyediaan sarana dan prasarana, serta perbaikan kualitas pembelajaran. Selain itu, pembinaan profesional dan perhatian terhadap kesejahteraan tenaga pendidik juga menjadi bagian penting dalam meningkatkan mutu pendidikan diniyah.

Musriadi menegaskan DPRK Banda Aceh akan mengawal pelaksanaan qanun tersebut melalui fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan agar kebijakan yang telah ditetapkan dapat diterapkan secara efektif.

“Kita tidak cukup hanya memiliki qanun yang baik. Kita harus memastikan implementasinya berjalan efektif, didukung anggaran yang memadai, memiliki indikator keberhasilan yang jelas, serta dievaluasi secara berkala,” katanya.

Ia juga menekankan bahwa keberhasilan pendidikan diniyah membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah, DPRK, lembaga pendidikan, guru, orang tua, ulama, hingga masyarakat.

Sumber data: BMKG (Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika)
1 2

Bagaimana reaksi Kamu?

Diskusi

Terkait

Tampilkan Lainnya Loading...Tidak ada lagi data informasi lainnya.