JAKARTA — Mohamad Sohibul Iman resmi dilantik menjadi Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI pada Senin, 16 November 2026. Ia menggantikan Hidayat Nur Wahid yang mengundurkan diri dari jabatan tersebut.
Pelantikan Sohibul berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Ia akan mengisi posisi tersebut hingga berakhirnya masa jabatan pimpinan MPR periode 2024–2029.
Pergantian ini merupakan bagian dari penataan penugasan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di lembaga legislatif. Sohibul sebelumnya menjabat sebagai Ketua Majelis Syuro PKS.
Sohibul Iman Gantikan Hidayat Nur Wahid
PKS sebelumnya menunjuk Sohibul untuk menggantikan Hidayat di jajaran pimpinan MPR. Penunjukan tersebut menyusul perubahan penugasan Hidayat sebagai Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI.
Sekretaris Jenderal PKS Muhammad Kholid menyampaikan keputusan partainya pada 10 November 2026. Penugasan Hidayat di BKSAP diarahkan untuk memperkuat diplomasi parlemen Indonesia di tingkat internasional.
PKS menilai pengalaman dan jejaring internasional Hidayat dapat mendukung kerja sama parlemen dengan berbagai negara. Salah satu perhatian yang disorot partai tersebut adalah dukungan terhadap perjuangan kemerdekaan Palestina.
Dengan penugasan baru itu, posisi Wakil Ketua MPR dari unsur PKS kemudian diisi oleh Sohibul. Keputusan tersebut sekaligus mengakhiri kekosongan kursi pimpinan MPR setelah pengunduran diri Hidayat.
Jabatan Sohibul Iman di PKS
Sohibul merupakan salah satu tokoh senior PKS yang pernah memimpin partai tersebut. Ia menjabat sebagai Presiden PKS pada 2015 hingga 2020.
Saat ini, Sohibul menjabat sebagai Ketua Majelis Syuro PKS untuk periode 2025–2030. Ia juga kembali menjadi anggota DPR RI pada periode 2024–2029.
Sebelum aktif di dunia politik, Sohibul memiliki latar belakang sebagai akademisi dan peneliti. Ia pernah menjabat sebagai Rektor Universitas Paramadina serta bekerja di sejumlah lembaga penelitian pemerintah.
Pelantikan ini menambah tanggung jawab Sohibul dalam struktur kelembagaan MPR. Ia kini menjadi salah satu pimpinan lembaga yang memiliki tugas mengawal pelaksanaan konstitusi dan kehidupan ketatanegaraan.(*)


















































































































