BANDA ACEH – Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengungkapkan biang kerok gagalnya program lumbung pangan alias food estate. Hal itu, kata dia, karena tidak terlibatnya teknologi secara masif dalam pengelolaan food estate tersebut. Jika terus demikian, Amran memperkirakan program ini tidak akan berhasil dalam setengah abad ke depan.
“Kenapa gagal food estate? Kenapa gagal sejuta hektare (ha)? Kenapa gagal semua? Karena pendekatannya parsial, ngga holistik, satu keluarga punya 1.000 hektare kita sampai 10.000 hektare di Merauke. Kita datang, kemudian ditinggal tanpa teknologi, ya 50 tahun ngga selesai. Makanya gagasan kami transformasi tradisional ke modern,” katanya dalam rapat dengan Kadin di Kementan, Senin (10/3/2025).
Ia pun meminta kalangan pengusaha yang tergabung dalam Kadin untuk ikut serta dalam dan masuk dalam investasi teknologi pertanian. Pemerintah sudah menyediakan alat dan mesin pertanian (alsintan) dengan anggaran triliunan untuk digarap oleh petani milenial.
“Ini optimasi ada lahan milenial dan teknologi, teknologi masuk, Kadin bisa organize katakan 5.000-10.000 Ha kita ingin sejajar dengan Amerika, China, Jepang. Alat ini beli Rp 10 triliun bagikan ke generasi muda, gratis. Sekarang gratis mungkin nanti 50% 70% bayar, karena dilatih entrepreneurship,” sebut Amran.
Adanya petani milenial menjadi salah satu cara agar kaum muda tertarik untuk masuk ke dalam sektor pertanian, pasalnya Amran mengklaim pendapatannya bisa lebih dari Rp 20 juta/bulan.
“Gajinya bisa Rp 24 juta/bulan, lebih tinggi dari gaji menteri yang Rp 19 juta/bulan ini lebih dari Rp 20 juta,” ujar Amran.
Proyek food estate sebenarnya sudah dimulai sejak era pemerintahan Presiden Soeharto dengan program Mega Rice Project pada tahun 1990-an. Yang ingin mengubah 1 juta hektare (ha) lahan gambut di Kalimantan Tengah sebagai pusat produksi beras.
Hanya saja proyek itu kemudian disebut gagal dan hanya menyisakan lahan gambut yang mengering.
Proyek serupa pernah dikembangkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Di era pemerintahan Jokowi, proyek food estate ini pun juga sering jadi sasaran kritik berbagai pihak. Saat ditunjuk kembali oleh Jokowi menjadi Menteri Pertanian di kabinetnya, Amran sebelumnya menegaskan, food estate bukanlah proyek instan.
