BANDA ACEH – Pengamat kebijakan publik, Sugiyanto Emik menilai bahwa upaya mengganggu bahkan menjatuhkan pemerintahan Prabowo Subianto akan menimbulkan dilema Politik yang bisa merugikan bangsa dan menghambat pembangunan.
Menurutnya, upaya menjatuhkan Prabowo bisa dilakukan dengan berbagai cara baik melalui manuver politik maupun opini publik yang tidak konstruktif. Tekanan terhadap pemerintahan Prabowo yang semakin besar bisa berujung pada pemakzulan atau pengunduran diri.
“Jika ini terjadi maka secara konstitusional Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka akan menggantikan posisi Prabowo sebagai presiden. Situasi ini dapat menjadi dilema atau tepatnya simalakama bagi rakyat Indonesia,” ujar Sugiyanto dalam keterangannya, Minggu 23 Maret 2025.
Dia menyatakan, mereka yang menginginkan perubahan karena menganggap Prabowo gagal harus menerima kenyataan bahwa penggantinya adalah Gibran yang dinilai masih minim pengalaman dalam kepemimpinan nasional. Bila hal ini terjadi, justru dapat memperburuk ketidakstabilan politik dan memicu ketidakpercayaan terhadap pemerintahan.
Di sisi lain, kepemimpinan Gibran juga akan menghadapi tantangan besar terutama karena adanya penolakan dari sebagian masyarakat mengingat kapasitas dan rekam jejaknya belum cukup kuat untuk memimpin negara sebesar Indonesia. Dan jika pergantian kekuasaan terjadi dalam kondisi ini, bangsa Indonesia akan terjebak dalam dilema.
“Artinya akan muncul dua pilihan, mempertahankan pemimpin yang dianggap gagal atau menerima pemimpin baru yang kualitasnya masih dipertanyakan. Akibatnya, stabilitas nasional bisa terganggu, dan kebijakan strategis untuk pembangunan bisa terhambat oleh gejolak politik berkepanjangan,” terangnya.
Karena itu, para pengkritik Presiden Prabowo sebaiknya berpikir ulang sebelum terus-menerus menyerang kebijakan dan kepemimpinannya. Kritik yang membangun memang diperlukan dalam demokrasi, tapi yang hanya bertujuan melemahkan pemerintah tanpa menawarkan solusi konkret justru bisa berdampak negatif bagi bangsa.
“Jika tujuan utama kritik adalah memperbaiki keadaan negara maka yang lebih bijak adalah memberikan masukan yang konstruktif. Bukan sekadar berupaya menjatuhkan pemimpin yang sedang menjalankan tugasnya,” tegas Sugiyanto.
