Jika Marah Disebut Intoleran, Maka Biarlah Kami Jadi Intoleran

ACEH bukan sekedar provinsi, ia adalah koloni energi yang ditulis ulang dalam bahasa negara. Dari Ulee Lheue hingga Tanah Gayo, tanah ini bukan lagi rumah, melainkan halaman belakang pabrik milik oligarki yang berjubah “pembangunan nasional”.

Dulu kolonialisme datang dengan kapal besar lengkap dengan senjata. Kini kolonialisme menjelma lewat PLTU, kabel tegangan tinggi dan pejabat berdasi merah putih yang menjual kemajuan dengan harga nyawa dan tanah rakyat. Terima kasih Jakarta, karena telah mengajari kami bahwa penjajahan tak harus asing asal menguntungkan pusat.

Di atas tanah yang dulu ditanam padi dan doa, kini berdiri mesin-mesin raksasa yang menyemburkan asap bukan hanya ke langit tapi juga ke wajah orang-orang Aceh.

Dengan elegan, mereka menyebutnya “proyek strategis nasional”. Strategis, tentu saja. Strategis untuk Surabaya yang perlu menyalakan lampu mall-nya sepanjang malam. Strategis untuk pabrik di Karawang yang tak boleh padam walau satu detik. Sementara itu warga di Aceh Timur masih memasak dengan kayu dan menghidupkan lilin saat belajar.

Apa kabar? Katanya ini pembangunan. Pembangunan versi siapa? Rakyat Aceh tidak pernah dimintai persetujuan. Yang mereka tahu, suatu hari tanah mereka ditandai seperti daging di rumah jagal. Besoknya datang truk-truk dan alat berat seperti hama menyerang ladang dan sawah. Tak ada undangan tak ada penjelasan, kecuali kalau kita menganggap pengumuman di koran atau statement pemerintah secara sepihak sebagai bentuk musyawarah.

Kita dipaksa percaya bahwa listrik ini untuk kita. Padahal ia menyalakan negeri seberang. Di kampung, lampu mati seperti jadwal azan, lima kali sehari. Bukankah PLN adalah satu-satunya institusi yang berhak mengatur listrik? Indah sekali monopoli yang dibungkus undang-undang. Rakyat hanya boleh berdoa semoga listrik tak padam malam ini.

Ketika mereka bicara soal “interkoneksi”, yang dimaksud sebenarnya adalah kabel besar yang mengalirkan sumber daya dari tanah Aceh ke jantung kapitalisme Jawa. Tapi jangan khawatir, sebagai kompensasi, rakyat Aceh akan diberi brosur pelatihan wirausaha dan mungkin satu-dua proyek pemasangan lampu jalan tenaga surya yang bisa difoto untuk media sebagai bentuk dukungan terhadap transisi energi.

Ketika rakyat protes? Kita akan diberi seminar. Otonomi daerah, desentralisasi, keadilan distributif, istilah-itsilah ini indah tapi hanya berbunyi di tengah ruang ber-AC. Katanya kita saudara sebangsa, tapi mengapa kami selalu menjadi sumber, bukan penerima? Kami ini provinsi, bukan pembangkit cadangan darurat untuk Pulau Jawa.