Jika Marah Disebut Intoleran, Maka Biarlah Kami Jadi Intoleran

Jadi, ketika kami berkata kami marah, itu bukan karena kami benci orang Jawa. Tapi karena negara yang dikuasai dari Jawa selalu memposisikan kami sebagai objek bukan subjek. Dan jika marah karena dijajah disebut intoleransi, maka biarlah kami disebut intoleran. Jika mempertahankan hak atas tanah sendiri disebut separatis, maka biarlah sejarah menilai siapa yang benar-benar menghancurkan persatuan, kami yang bersuara, atau mereka yang terus menjarah.

Mereka lupa atau sengaja pura-pura lupa bahwa Aceh tidak pernah lahir dari keheningan. Dari dulu, tanah ini bukan tempat untuk berdiam. Ia adalah medan bagi suara-suara yang menolak tunduk. Aceh adalah tanah yang mengajarkan ketika negara melupakan rakyatnya, maka rakyat akan mengingat dirinya sendiri dengan segala cara. Karena menjadi Aceh bukan hanya tentang identitas, bukan tentang aksara jawi, bukan tentang rencong atau tari saman yang dikirim sebagai duta ke luar negeri.

Menjadi Aceh adalah pengalaman ditindas dan dipaksa untuk diam, tapi terus berbicara meski suaranya dibungkam.

Bertahun-tahun kami belajar dari rasa perih, ketika konflik merenggut, ketika tsunami menyapu, dan ketika perdamaian dijadikan proyek donor. Tapi tak pernah sekalipun kami benar-benar dibiarkan menentukan arah nasib kami sendiri. Bahkan dalam damai, kami tetap dijaga, bukan oleh keadilan tapi oleh kerangka legal yang dirancang untuk mengunci potensi kami dalam sistem pusat-pinggiran.

Mereka mengira kami akan lupa karena mereka membungkus penjarahan ini dengan CSR, bantuan dana pendidikan, beasiswa, bak sampah warna-warni, dan tugu-tugu yang tak pernah diminta. Tapi ingatan kami lebih kuat dari dana kompensasi. Kami tahu betul bentuk penjajahan tak selalu datang dalam bentuk pasukan. Kadang ia datang dalam bentuk kantor yang terlalu ber-AC, dengan branding “BUMN hadir untuk negeri”.

Dalam diskusi kampus, kami sering dipaksa berbicara soal “sustainability”, “green economy”, dan “inovasi digital”. Tapi bagaimana kami bisa bicara soal transisi energi, jika definisi energi saja tak pernah melibatkan kami sebagai pemilik? Transisi energi macam apa yang dibangun di atas batu bara kami, dijual untuk PLN, tapi membuat anak-anak kami menghafal pelajaran dengan penerangan lilin?

Lebih menjijikkan lagi ketika elite nasional menggunakan narasi “kemiskinan daerah” untuk membenarkan proyek-proyek ekstraktif. Katanya “kalau bukan dengan investasi, Aceh akan tertinggal”. Tapi siapa yang membuat kami tertinggal? Bukankah selama puluhan tahun hasil alam kami disedot untuk pertumbuhan Jakarta, Surabaya, dan Bandung? Mereka menciptakan ketimpangan, lalu menyalahkan kami karena tidak mampu berkembang.