Ini Alasan PT Gag Nikel Tak Masuk Daftar Izinnya Dicabut Presiden Prabowo

BANDA ACEH  – Presiden RI Prabowo Subianto memerintahkan anak buahnya untuk mencabut izin usaha pertambangan (IUP) milik empat perusahaan di Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya. 

Pencabutan IUP ini buntut adanya isu pencemaran lingkungan di wisata alam Papua akibat eksplorasi nikel di sana. 

Namun dari empat perusahaan itu, tidak ada nama PT Gag Nikel dalam daftar pencabutan IUP tersebut. 

Adapun PT Gag Nikel merupakan anak usaha PT Antam (Persero), Tbk yang telah melakukan eksplorasi nikel lebih dulu. 

Namun demikian, aktivitas eksplorasi nikel PT Gag Nikel untuk sementara dihentikan dulu. 

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI Bahlil Lahadalia, mengatakan secara keseluruhan terdapat lima perusahaan yang mengantongi IUP di Raja Ampat. 

Mereka adalah PT Anugerah Surya Pratama (ASP), PT Mulia Raymond Perkasa (MRP), PT Kawei Sejahtera Mining (KSM), PT Nurham, dan PT Gag Nikel. 

“Dari lima IUP yang beroperasi yang mempunyai RKAB (Rencana Kerja dan Anggaran Biaya 2025) itu hanya satu IUP yang beroperasi, yaitu PT Gag Nikel,” ujar Bahlil yang dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden pada Selasa (10/6/2025). 

Sementara untuk empat perusahaan lainnya, kata dia, belum mendapat persetujuan RKAB tahun 2025. 

Selain itu PT Gag Nikel juga menambang di Pulau Gag, lokasinya cukup jauh dengan lokasi wisata alam Pulau Piaynemo Raja Ampat. 

“Sekalipun Gag tidak kami cabut, tetapi kami atas perintah Bapak Presiden, kami mengawasi khusus dalam implementasinya. Jadi, amdal (analisis dampak lingkungan) nya tidak boleh merusak terumbu karang, jadi kami awasi bais terkait urusan di Raja Ampat,” ucap Bahlil. 

Menurutnya, pemerintah menerbitkan IUP kepada empat perusahaan itu sebelum Raja Ampat ditetapkan sebagai kawasan geopark.  

Empat perusahaan itu dianggap melanggar atas dampak lingkungan, sebagaimana investigasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup. 

“Secara lingkungan atas apa yang disampaikan Menteri LH kepada kami, itu (4 perusahaan) melanggar. Kedua, adalah kami juga turun ngecek ke lapangan, kawasan-kawasan ini menurut kami harus kita lindungi dengan tetap memperhatikan biota laut,” jelasnya. 

“Bapak Presiden punya perhatian khusus menjadikan Raja Ampat tetap menjadi wisata dunia dan menjadi keberlanjutan,” sambungnya. 

Diketahui, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mencabut empat izin usaha pertambangan (IUP) di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya. 

Pencabutan izin ini buntut adanya polemik di masyarakat yang khawatir, wisata alam di Pulau Piaynemo Raja Ampat rusak dan tercemar akibat eksplorasi nikel.