Muhammadiyah Ingatkan Dedi Mulyadi Jangan Buat Kebijakan Ugal-ugalan: Kami Sangat Terdampak

BANDA ACEH – Kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi tentang penambahan kuota siswa per kelas menjadi 50 orang berdampak terhadap sekolah dasar dan menengah yang dikelola Muhammadiyah di Jawa Barat. Pihak Muhammadiyah pun berpendapat, seharusnya kebijakan yang hendak dikeluarkan dikonsultasikan terlebih dahulu.Sekretaris Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Barat Iu Rusliana mengatakan sekolah-sekolah yang dikelola majelis pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan non-formal Muhammadiyah terdampak akibat kebijakan tersebut. Ia menyebut beberapa sekolah hingga sekolah favorit jumlah siswa yang mendaftar berkurang.

“Secara umum bisa dikatakan kami sangat terdampak kebijakan tersebut di beberapa sekolah,” ucap Iu saat dihubungi, Senin (14/7/2025).

Ia mencontohkan sekolah Muhammadiyah di Sukabumi dan Depok serta Garut terdampak. Di salah satu sekolah SMK di Garut, sekolah meluluskan 206 siswa sedangkan yang mendaftar 153 orang.

Sementara itu sekolah favorit SMK Muhammadiyah 1 Cikampek meluluskan 789 orang sedangkan yang mendaftar berkurang menjadi 642 orang. Namun begitu, salah satu sekolah di Cirebon stabil.

Iu menyebut keberadaan siswa-siswa tersebut sangat membantu sekolah. Sebab biaya studi para siswa berkontribusi terhadap operasional sekolah.

“Kami berharap pemerintah kalau mau ngambil kebijakan dikaji dulu mendalam. Bukan apa-apa, karena kami swasta berjuang dari awal dari puluhan tahun lalu dari sejak Indonesia merdeka bahkan Muhammadiyah sebelum itu,” ungkap Iu Rusliana.

Ia meminta agar pemerintah menghargai perjuangan sekolah-sekolah swasta yang sudah membantu pemerintah dalam menyelenggarakan pendidikan yang tidak ter-cover oleh pemerintah sendiri. Iu memahami alasan pemerintah menambah kuota rombel untuk meningkatkan angka partisipasi kasar.

Namun, ia mengingatkan bagaimana kualitas pembelajaran di kelas apabila jumlah siswa mencapai 50 orang. Ia pun meminta agar Gubernur Jawa Barat banyak bertanya kepada pakar pendidikan apalagi di Jawa Barat banyak kampus terkemuka yang dapat memberikan pandangan terkait itu.

“Jangan ugal-ugalan mengambil kebijakan, hargai perjuangan (sekolah) swasta yang selama ini melakukan upaya proses pendidikan yang itu tidak bisa ter-cover oleh negara,” kata dia.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengaku siap dihujat, dikritik dan digugat bahkan menderita demi masa depan pendidikan anak bangsa Jawa Barat ke depan. Ia menyebut memimpin bukan jalan yang mudah dan pasti menderita.

“Pemimpin itu harus siap menerima hujatan, kritikan, tuntutan bahkan gugatan. Saya memetik pelajaran berharga dari para pendiri bangsa yang mengingatkan bahwa memimpin itu menderita,” ucap dia, Sabtu (12/7/2025).