Ramai Jadi Sorotan Media Asing, Pemerintah Indonesia Dinilai Panik dan Ketakutan dengan Bendera One Piece

BANDA ACEH – Fenomena maraknya bendera bajak laut Straw Hat dari anime One Piece yang dikibarkan di berbagai penjuru Indonesia mendadak menjadi sorotan tak hanya publik dalam negeri, tapi juga media internasional. Bendera yang ikonik dengan simbol tengkorak bertopi jerami itu kini dituding sebagai ancaman terhadap persatuan bangsa oleh salah satu pejabat tinggi parlemen Indonesia, memicu Debat sengit soal batas kebebasan berekspresi di negara demokrasi ini.

Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, dari Partai Gerindra, menyebut aksi pengibaran bendera bajak laut tersebut bukanlah insiden acak, melainkan bagian dari “gerakan sistematis” yang dianggap berpotensi memecah belah bangsa. 

“Ini bukan kebetulan. Ada upaya terkoordinasi untuk memecah belah persatuan bangsa,” ujar Dasco kepada wartawan di Jakarta belum lama ini.

Pernyataan tersebut muncul setelah dalam beberapa pekan terakhir jelang Hari Kemerdekaan ke-80 RI, bendera Straw Hat Pirates terlihat berkibar berdampingan dengan Sang Saka Merah Putih — mulai dari truk, halaman rumah warga, hingga tiang bendera di ruang publik. 

Ditelusuri JawaPos.com, saat ini banyak media-media internasional yang mulai menyoroti fenomena pelarangan bendera One Piece di Indonesia. Pemerintah Indonesia bahkan dinilai takut dengan bendera tersebut dan gerakan massa di belakangnya.

Beberapa media asing yang menyoroti merupakan media mainstream internasional. Selain itu, media yang fokus pada komunitas dan game juga menyoroti fenomena pelarangan bendera One Piece di Indonesia.

Tren ini awalnya muncul dari media sosial dan menyebar dengan cepat sebagai bentuk ekspresi, yang belakangan ditafsirkan sebagian sebagai kritik simbolik terhadap situasi Politik saat ini.

Reaksi pemerintah pun beragam. Di lapangan, sejumlah aparat kepolisian dilaporkan mulai melakukan razia terhadap bendera One Piece yang dianggap ‘menyimpang’.

Bahkan dalam beberapa kasus, petugas memaksa warga menurunkan bendera tersebut. Namun tidak semua pihak di lingkar kekuasaan sepakat dengan pendekatan keras itu.

Politikus PDIP, Deddy Yevri Sitorus, menilai fenomena ini lebih tepat dipahami sebagai bentuk ekspresi publik ketimbang ancaman politik. “Ini seharusnya dilihat sebagai ekspresi kritik dari masyarakat, yang merupakan bagian penting dalam demokrasi,” ujarnya.

Senada, Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, menegaskan bahwa pemerintah tidak melarang warganya mengikuti tren tersebut selama tidak bertentangan dengan konstitusi. 

“Dalam pandangan saya, bentuk ekspresi semacam ini adalah fenomena alami dalam demokrasi,” kata Bima, mencoba meredam ketegangan.