Janji Jerat “Big Fish”, KPK Kebut Tuntaskan Kasus Google Cloud dan Kuota Haji

BANDA ACEH – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berjanji akan mengusut kasus besar yang melibatkan pihak-pihak penting atau “The Big Fish” di era kepemimpinan Jilid VI.

Jika ditemukan alat bukti yang cukup kuat, KPK menyatakan siap menaikkan kasus tersebut ke tahap penyidikan dan termasuk menetapkan tersangka, termasuk yang saat ini masih dalam proses penyelidikan yaitu korupsi kuota haji 2023–2024 yang diduga menyeret eks Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, serta kasus pengadaan Google Cloud yang disinyalir melibatkan eks Mendikbudristek Nadiem Makarim.

“Mudah-mudahan kalau kemudian faktanya, buktinya cukup kuat, KPK akan segera menaikkan status ke tingkat penyidikan,” kata Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu (6/8/2025).

Pernyataan Fitroh ini sekaligus merespons kritik eks Ketua Dewan Pengawas KPK, Tumpak Hatorangan Panggabean, terhadap Pimpinan KPK Jilid V, Firli Bahuri cs, yang dinilai gagal menangani kasus Big Fish, yang hingga kini pun belum berhasil diwujudkan oleh Pimpinan KPK Jilid VI yang sempat membandingkannya dengan Kejaksaan Agung.

Guna mempercepat proses penyelidikan ke tahap penyidikan serta penetapan tersangka, KPK akan memanggil sejumlah pejabat aktif maupun mantan pejabat di Kementerian Agama (Kemenag) dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) pada Kamis (7/8/2025), termasuk Yaqut dan Nadiem.

“Penyelidikan terhadap dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan Google Cloud. Yang kalau tidak salah, sudah dalam proses penyelidikan, besok ada permintaan keterangan terhadap beberapa pejabat dan mantan pejabat di Kementerian Dikti,” ucap Fitroh.

“Kemudian juga penyelidikan yang kedua terkait dengan penyelenggaraan Haji 2023–2024. Sedang dalam proses penyelidikan dan besok sepertinya juga ada permintaan keterangan terhadap beberapa pihak yang oleh penyelidik dianggap mengetahui terkait dugaan korupsi yang di sana,” sambungnya.

Kasus Google Cloud Seret Nadiem

KPK tengah menyelidiki dugaan korupsi dalam pengadaan layanan Google Cloud yang dilakukan pada masa kepemimpinan Nadiem Makarim. Fokus penyelidikan berada pada skema sewa dan dugaan markup harga dalam proyek tersebut.

Informasi yang diperoleh menyebutkan bahwa Kemendikbudristek menyewa layanan Google Cloud senilai Rp400 miliar untuk satu tahun, namun kontrak itu disebut telah berlangsung selama tiga tahun dan masih berjalan hingga saat ini.

Selain harga dan pengadaan, KPK juga menyelidiki potensi kebocoran data dalam penggunaan layanan tersebut, mengingat adanya sejumlah catatan penyalahgunaan data dalam ekosistem digital Indonesia. Layanan serupa juga diketahui digunakan oleh sejumlah kementerian dan lembaga negara lainnya.