Harus Bayar Buka Blokiran, Ustadz Das’ad Latif Kecewa: Rp 100.000 dikali 120 juta Orang?

“Saya yakin, kalau niatnya baik, pasti Allah tunjukkan jalan yang baik,” ujarnya diakhir video.

Melengkapi postingannya, Ustadz Das’ad Latif menegaskan agar pemerintah dapat melahirkan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat.

Kebijakan yang berorientasi kepada hal baik, bukan justru mempersulit masyarakat.

“Ke-BIJAK-an yg elegan harus berorientasi kemaslahatan dan tidak menimbulkan masalah baru,” tulis Ustadz Das’ad Latif.

“Ini wujud aspirasi saya dalam mencintai negara ini, di negara ini saya hidup, beribadah dan mencari nafkah, maka wajib bagiku memberikan masukan konstruktif demi indonesia Raya,” tambahnya.

Pernyataan Ustadz Das’ad Latif seketika ramai diserbu masyarakat.

Beragam masukan hingga kritik dituliskan masyarakat terkait kebijakan PPATK dalam kolom komentar postingannya.

@phelereagel_al: Beleng-beleng memang @ppatk_indonesia

@raden_boby_ibrahim: @ppatk_indonesia noh dengerin,,kalian nyusahin emng

@sam.devidcris: @ppatk_indonesia agak laen ini emang

@antok_nur: Ya allah

@soi_fah: @hotmanparisofficial

@theshe_sahota: menyesal aku pilih @Prabowo 2x sy kira rakyat makmur sm beliau tpi ternyata malah menyusahkan rakyat, bagus golput aja lagi

@fakhru_ans_official: HARUS VIRAL INI, PENTING SEKALI.

@indraapriana81: Yg ngambil kebijakan emang paling bijak sepertinya tadz..

@muh_ali_imron: Itu yģ buat kebijakan gila.. Semoga Ri1 dengar @prabowo .. biar g tambah gila kebijakan ini

@pita_keanu: Bapak presiden @prabowo,

@aidiuas_97: Lawan terus kebijakan pemerintah yang merugikan masyarakat, harus tuntas.

@ancha_andhi: Tandanya mereka malas berpikir akhirnya masyarakat jadi korban, bikin dulu kebijakan tanpa kajian mendalam padahal sudah digaji besar

@bang_syahrul_2: @ppatk_indonesia @ppid_ppatk dengar baik2 sai kdg

Prof UGM Sebut Kebijakan Kurang Matang

Dikutip dari situs resmi Universitas Gadjah Mada, kebijakan pemblokiran rekening ‘menganggur’ oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menuai kontroversi di masyarakat.

Ratusan juta rekening yang tidak menunjukan aktivitas dalam tiga bulan terakhir dikategorikan sebagai dormant atau rekening pasif.

Dikatakan bahwa pemblokiran dilakukan untuk mencegah tindak pidana penyalahgunaan rekening pasif untuk praktik ilegal, seperti pencucian uang dan jual beli rekening.

Meski 122 juta rekening sudah dibuka, Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol) Universitas Gadjah Mada, Prof. Dr. Wahyudi Kumorotomo menyebut, kebijakan PPATK tersebut termasuk salah satu bentuk “brute-force” atau kebijakan yang sifatnya coba-coba dan kurang memertimbangkan banyak aspek.