Pesan Terbuka People Power dari Pati

KONSOLIDASI Gerakan rakyat Kabupaten Pati, Jawa Tengah sudah terjadi beberapa hari ini. Konsolidasi Gerakan rakyat tersebut terjadi setelah munculnya kebijakan Bupati Pati Sudewo yang menaikkan pajak termasuk Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hingga 250 persen. 

Gerakan konsolidasi ini awalnya menuntut Bupati Pati Sudewo untuk mencabut kebijakan kenaikan pajak tersebut. 

Hal ini mendorong rakyat Pati untuk memberikan support dan dukungan dengan berbagai bentuk. Salah satu bentuk yang terlihat jelas adalah bantuan logistik berupa minuman, makanan ringan dan berbagai spanduk yang dipusatkan di depan kantor Bupati Pati dan di sekitar Alun-alun Kabupaten Pati. 

Pada akhirnya pada 11 Agustus 2025 Bupati Pati menyatakan permohonan maaf dan menyatakan akan meninjau kembali kebijakan kenaikan pajak tersebut. 

Meski begitu, rakyat Pati terus mengadakan konsolidasi rakyat. Sehingga mencapai puncaknya pada 13 Agustus 2025,  di mana gerakan rakyat sangat besar dari berbagai wilayah Pati berkumpul di depan Kantor Pemkab Pati. 

Dalam demonstrasi besar-besaran tersebut, isu yang diusung menjadi tuntutan agar Bupati Pati mundur dari jabatannya. Bahkan berujung pada pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Pemakzulan Bupati Pati oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pati. 

Fenomena konsolidasi dan gerakan rakyat Pati tersebut, jelas memberikan pesan terbuka bagi semua komponen anak bangsa. Di mana gerakan konsolidasi rakyat secara suka rela masih ada dan mampu mengkristal menjadi kekuatan besar dalam membangun nalar kritis terhadap pemerintah. Kristalisasi Gerakan tersebut terjadi karena rakyat memiliki common anemy (musuh bersama). 

Musuh bersama tersebut dalam bentuk berbagai hal yang dilakukan oleh pemerintah yang tidak berpihak pada rakyat.

Kebijakan Tidak Berpihak Kepada Rakyat

Sama-sama kita ketahui dari berbagai informasi media, bahwa gerakan konsolidasi rakyat Pati tersebut dipicu oleh kebijakan Bupati Pati yang menaikan pajak hingga 250 persen. Tentu saja kondisi ini sangat memberatkan rakyat Pati, di tengah kondisi ekonomi secara umum sedang tidak baik-baik saja. 

Kebijakan kenaikan pajak tersebut, disebut-sebut tidak melalui kajian yang cukup matang yang melibatkan berbagai unsur Masyarakat.  Bahkan disebut-sebut DPRD Pati merasa tidak dilibatkan dalam kebijakan kenaikan pajak tersebut. 

Selain kebijakan kenaikan pajak yang memberatkan rakyat, ada beberapa kebijakan yang dilakukan tanpa adanya evaluasi dan kajian terlebih dahulu, seperti pencopotan dan mutasi ASN yang dilakukan semena-mena.