Sehingga jika kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat ini dibiarkan, maka sepanjang periode berbagai kebijakan dan program Pemkab Pati berpotensi untuk tidak akan pernah berpihak kepada rakyat.
Karena jika melihat kronologisnya, terjadi pergeseran tuntutan yang cukup signifikan dari gerakan rakyat Pati tersebut. Yang awalnya menuntut pencabutan kebijakan kenaikan pajak, bergeser kepada tuntutan Bupati Pati mundur dari jabatannya.
Arogansi Pemimpin Negara
Tidak hanya sekedar kebijakan kenaikan pajak yang membuat masyarakat Pati murka, namun arogasi Bupati Pati yang menambah akumulasi kemarahan rakyat Pati.
Arogansi Bupati Pati tersebut diperlihatkan ketika menantang masyarakat yang akan melakukan demonstrasi besar-besaran. Sehingga bentuk arogansi tersebut memunculkan psikologis rakyat Pati yang terkonsolidasi karena merasa tertantang.
Sangat wajar dan rasional, di tengah kekecewaan rakyat Pati yang sedang marah karena kebijakan kenaikan pajak yang sangat memberatkan, Bupati Pati justru menantang rakyatnya.
Kelembagaan Legislatif yang Aspiratif
Bicara pemakzulan kepala daerah tentu ada mekanismen yang harus dilakukan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Salah satu pintunya adalah DPRD Pati.
Gerakan demonstrasi besar-besaran rakyat Pati tersebut langsung direspon oleh DPRD Pati dengan akan membentuk Pansus Pemakzulan Bupati Pati. Tentu saja disambut gembira oleh seluruh rakyat Pati, minimal sesaat bisa meredam kemarahan rakyat.
Namun tentu saja janji DPRD tersebut harus dikawal ketat agar menepati janjinya. Bisa dipastikan ketika DPRD Pati tidak menepati janjinya, konsekuensinya akan mendapat kemarahan yang lebih besar dari rakyat Pati
People power yang terjadi di Kapupaten Pati ini sedang menyampaikan pesan secara terbuka, bahwa gerakan konsolidasi rakyat sebagai bentuk ketidakpercayaan terhadap kepala daerah berpotensi terjadi di wilayah manapun di Indonesia.
Karena di belahan dunia manapun, jika akumulasi kemarahan rakyat sudah terjadi, tidak ada yang bisa membendungnya.
Oleh karena itu para pemimpin negara, terutama kepala daerah untuk menjadikan peristiwa people power rakyat Pati ini pelajaran yang sangat berharga.
Pertama, Mengeluarkan Kebijakan yang Berpihak pada Rakyat.
Seperti halnya ketika berkampanye meminta dipilih oleh rakyat dalam pencalonan menjadi kepala daerah, semua janji yang dilontarkan berpihak kepada rakyat, semua kebijakan dan program yang disampaikan untuk kepentingan rakyat. Maka wujudkanlah janji-janji tersebut dalam bentuk kebijakan dan program kerja yang berpihak pada rakyat. Tentu melalui kajian yang konfrehensif pelibatan unsur Masyarakat dalam proses penyusunan kebijakan tersebut.



































































































Beri Komentar