Bukan Sekadar Bubarkan DPR

Oleh: Ahmadie Thaha**

SEORANG anak bangsa bernama Affan Kurniawan, ojek online yang sehari-hari mengais rezeki di jalanan, akhirnya ditelan aspal Senayan, dilindas mobil rantis seberat 12 ton.

Tragis, heroik, sekaligus ironis.

Ia bukan mati di medan perang lawan penjajah, melainkan di depan Gedung DPR -gedung yang katanya rumah rakyat, tapi entah rakyat yang mana.

Dari sanalah slogan demonstrasi paling populer lahir: “Bubarkan DPR!”

Namun, seperti kata Mahfud MD, mantan Menko Polhukam yang hobi bicara normatif, tuntutan seperti itu mustahil. Parlemen adalah roh demokrasi.

“Terlalu berisiko dan mengada-ada kalau sampai minta DPR dibubarkan,” katanya seraya menegaskan dirinya sedang bicara serius.

Betul, tapi mungkin massa yang tumpah di Senayan itu tidak sedang bicara soal roh. Mereka bicara soal hantu. Hantu DPR yang gentayangan di ruang rapat, menyedot anggaran, lalu menakut-nakuti rakyat dengan undang-undang yang tiba-tiba lahir tengah malam.

Bagi akademisi, “Bubarkan DPR” tentu hanya hiperbola Politik. Sebuah ekspresi frustrasi massal. Dalam kajian komunikasi politik, itu disebut seruan delegitimasi simbolik -semacam teriakan ventilasi kolektif ketika ruang formal tak lagi dipercaya.

Data survei LSI bahkan menunjukkan titik nadir legitimasi rakyat pada Parlemen. Hanya sekitar seperempat rakyat Indonesia yang percaya DPR bekerja untuk kepentingan publik. Sisanya mungkin lebih percaya dukun kampung atau ustadz TikTok.

Jadi ketika rakyat berteriak, “Bubarkan DPR,” mereka sejatinya tidak sedang bicara tentang membakar konsep perwakilan, melainkan tentang bubarkan serakahnomic, bubarkan mental bancakan, bubarkan keistimewaan. Hanya saja, rakyat di jalan tentu tidak sempat bikin catatan kaki.

Kalau kita perhatikan pola perusakan dalam demo belakangan ini, sebenarnya ada “teks politik” yang sedang ditulis dengan batu dan bensin. Coba Anda perhatikan. Rumah Ahmad Sahroni dkk dirusak, gedung DPRD dibakar, rumah Sri Mulyani diserang, kantor polisi dilempari. Ini sengaja disasar, bukan kebetulan.

Dalam analisis politik, sasaran itu adalah simbol. DPR dianggap lambang elite banci kompromi, DPRD hanya perpanjangan lidah pusat, Sri Mulyani personifikasi pajak dan utang yang mencekik, polisi wajah represi negara.

Kalau pemikir Slovenia Slavoj Žižek ada di Senayan sore itu menyaksikan demo, ia mungkin akan bilang: “Lihatlah, inilah bahasa terakhir ketika bahasa formal mati.” Kekerasan massa adalah bahasa politik yang brutal, tapi sekaligus jujur.

Di balik puing-puing itu, sesungguhnya ada tuntutan nyata. Rakyat sudah muak dengan tontonan serakahnomic, sudah terlalu lama menunggu kapan DPR mengesahkan UU perampasan aset koruptor. Mereka sudah bosan dengan drama OTT yang ujungnya diskon vonis di pengadilan.