KPK Sita 15 Mobil Milik Satori Nasdem Hasil Korupsi Dana CSR

BANDA ACEH – Sebanyak 15 mobil disita tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus dugaan korupsi penyelewengan dana sosial Program Sosial Bank Indonesia (PSBI) dan Penyuluhan Jasa Keuangan (PJK) OJK tahun 2020-2023.

15 mobil itu milik Satori, anggota Komisi XI DPR-RI periode 2019-2024 dari fraksi Partai NasDem.

Berdasarkan keterangan KPK, mobil-mobil itu disita KPK di kawasan Cirebon, Jawa Barat.

Jurubicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan, tim penyidik melakukan penyitaan terhadap 15 mobil berbagai jenis tersebut sejak Senin, 1 September 2025 hingga Selasa, 2 September 2025.

“Penyitaan dilakukan di beberapa lokasi di Cirebon, sebagian dari showroom yang telah dipindahkan ke tempat lain,” kata Budi seperti dikutip HARIANACEH.co.id dari laman RMOL, Rabu, 3 September 2025.

Mobil yang disita, yakni Toyota Fortuner sebanyak 3 unit, Mitsubishi Pajero sebanyak 2 unit, Toyota Camry sebanyak 1 unit, Toyota Innova sebanyak 3 unit, Toyota Yaris sebanyak 1 unit, Mitsubishi Xpander sebanyak 1 unit, Honda HR-V sebanyak 1 unit, dan Toyota Alphard sebanyak 1 unit.

“Penyidik masih akan terus menelusuri aset-aset lain yang diduga terkait atau merupakan hasil dari dugaan tindak pidana korupsi ini, yang tentunya dibutuhkan dalam proses pembuktian maupun langkah awal untuk optimalisasi asset recovery,” pungkas Budi.

KPK secara resmi mengumumkan identitas dua orang tersangka dalam perkara ini pada Kamis, 7 Agustus 2025. Kedua tersangka dimaksud, yakni Heri Gunawan (HG) alias Hergun selaku anggota Komisi XI DPR periode 2019-2024 dari Partai Gerindra, dan Satori (ST) selaku anggota Komisi XI DPR periode 2019-2024 dari Partai Nasdem.

Kasus berawal dari pembentukan panitia kerja atau panja di Komisi XI DPR RI periode 2019-2024 yang berwenang menyetujui rencana anggaran para mitra kerja.

Dalam rapat Panja bersama BI dan OJK, disepakati kuota bantuan sosial BI sejumlah sekitar 10 kegiatan dan OJK 18-24 kegiatan per-tahun, dengan penerima diarahkan ke yayasan milik anggota Komisi XI, serta diatur teknis proposal, pencairan, dan laporan pertanggungjawabannya.

Dalam perkaranya, Hergun menugaskan tenaga ahli, sedangkan Satori menugaskan orang kepercayaannya, untuk membuat dan mengajukan proposal permohonan bantuan dana sosial kepada BI dan OJK melalui 4 yayasan yang dikelola Rumah Aspirasi Hergun, dan 8 yayasan yang dikelola Rumah Aspirasi Satori.

Selain kepada BI dan OJK, Hergun dan Satori juga diduga mengajukan proposal permohonan bantuan dana sosial kepada mitra kerja Komisi XI DPR lainnya melalui yayasan-yayasan yang dikelolanya.