90 Persen Pejabat Tak Kuasai RPJMA, CIC Desak Pansel Profesional Jalankan Uji Kompetensi

Menurut Sulaiman, penyegaran pejabat di level eselon II, III, dan IV pada masing-masing SKPA penting dilakukan agar roda pemerintahan tidak stagnan dan tetap responsif terhadap tantangan pembangunan.

“Peremajaan bukan sekadar mengganti orang, tapi memastikan pejabat yang dipilih mampu memahami dan menjawab kebutuhan rakyat Aceh hari ini, sekaligus sejalan dengan arah RPJMA,” tambahnya.

Sorotan terhadap kualitas pejabat pemerintah Aceh ini hadir di tengah meningkatnya ekspektasi publik terhadap transparansi dan akuntabilitas birokrasi.

Dalam beberapa tahun terakhir, masyarakat sipil dan lembaga antikorupsi kerap mengkritisi penempatan pejabat yang tidak berbasis kompetensi, melainkan kepentingan politik.

Jika kondisi ini berlanjut, pembangunan Aceh dikhawatirkan hanya berjalan seremonial, tanpa capaian nyata sesuai indikator dalam RPJMA.

Oleh karena itu, ucap Sulaiman Datu. Maka, uji kompetensi yang sedang berlangsung dinilai sebagai momentum penting untuk memperbaiki kualitas birokrasi, sekaligus membangun kembali kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.