Aceh Menanggung Beban Krisis Udang Nasional, KKP Sibuk Diplomasi

Tetapi mari kita jujur: semua itu tidak menyentuh akar masalah di Aceh. Sementara pejabat KKP berbicara di forum global, ribuan petambak di Aceh terjebak dalam kerugian masif. Harga dasar udang tak pernah ditetapkan, subsidi darurat tak kunjung turun, Aceh butuh fasilitas cold storage udang namun tak pernah hadir. Rakyat pesisir dibiarkan berjuang sendirian menghadapi guncangan pasar internasional yang jelas-jelas bukan mereka penyebabnya.

Inilah ketidakadilan yang nyata. Diplomasi internasional memang penting, tetapi perut rakyat di pesisir Aceh tak bisa menunggu hasil rapat kabinet atau nota kesepahaman dengan Amerika.

Membalik Paradigma: Dari Korban Menjadi Pemain Utama

Krisis udang kali ini harus menjadi alarm keras. KKP tidak boleh lagi menilai keberhasilan hanya dari ekspor yang kembali dibuka, melainkan dari sejauh mana rakyat kecil tetap bertahan hidup di tengah badai pasar global.

Aceh butuh dukungan nyata: pembangunan unit pengolahan di dalam provinsi, pembukaan akses pasar baru, dan bantuan keuangan bagi petambak. DKP Aceh sudah punya arah yang benar dengan mendorong diversifikasi dan hilirisasi, kini tinggal bagaimana pemerintah pusat, khususnya KKP, tidak menutup mata terhadap penderitaan rakyat pesisir.

Penutup

KKP harus dikritik keras: jangan hanya sibuk menjaga citra dagang nasional, sementara petambak di Aceh dibiarkan hancur. Di sisi lain, DKP Aceh layak diapresiasi karena berani menawarkan solusi meski dengan keterbatasan.

Krisis ini adalah panggilan untuk mengubah arah kebijakan: dari sekadar reaktif menjaga reputasi ekspor, menuju proaktif melindungi kehidupan masyarakat pesisir. Karena apa gunanya diplomasi berhasil, jika pada saat yang sama tambak-tambak di Aceh mati perlahan?