Pemerintah Aceh Terima Lestari Awards 2025 dari Serikat Perusahaan Pers

BANDA ACEH – Pemerintah Aceh menerima penghargaan Lontar Awards dan Lestari Awards 2025 dari Serikat Perusahaan Pers (SPS) pada malam penganugerahan yang berlangsung di Anjong Mon Mata, Banda Aceh, Senin malam, 20 oktober 2025. Acara tersebut menjadi bagian dari peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 SPS yang dihadiri sejumlah tokoh pers dari seluruh Indonesia, sejumlah anggota DPR RI, DPRA, hingga sejumlah bupati dan walikota dari Aceh dan provinsi lain.‎

‎Penghargaan diberikan oleh Ketua Umum SPS Januar Primadi Ruswita dan diterima Sekretaris Daerah Aceh, M. Nasir, yang hadir mewakili Gubernur Aceh.‎‎M. Nasir saat membacakan sambutan Gubernur Aceh menyampaikan apresiasi atas penghargaan yang diberikan. Penghargaan tersebut, kata M. Nasir, bukan semata bentuk kehormatan, tetapi juga menjadi amanah bagi Pemerintah Aceh untuk terus menjaga kerja sama dengan insan pers dalam membangun ekosistem informasi yang sehat, berimbang, dan mencerdaskan.‎‎“Anugerah ini merupakan pengakuan atas semangat kolektif masyarakat Aceh dalam menjaga keberlanjutan nilai, budaya, dan tradisi, sekaligus memperkuat kolaborasi dengan insan pers,” ujar M. Nasir membacakan sambutan Gubernur.‎‎‎Dalam kesempatan itu, Gubernur melalui Sekda menegaskan pentingnya peran pers dalam pembangunan. Pers, katanya, tidak hanya menjadi penyampai informasi, tetapi juga berfungsi sebagai pilar demokrasi, pengawal transparansi, dan jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat.‎‎“Melalui fungsi edukatifnya, pers membentuk opini publik yang sehat, mendorong partisipasi warga dalam pembangunan, dan memperkuat kontrol sosial terhadap kebijakan,” ucap M. Nasir.‎‎Ia menambahkan, di Aceh, media berperan penting dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik serta memperluas literasi publik. Pers lokal juga dinilai berkontribusi besar dalam mengangkat potensi ekonomi dan budaya daerah ke tingkat nasional maupun internasional.‎‎M. Nasir juga menyampaikan bahwa Pemerintah Aceh berkomitmen untuk terus bersinergi dengan insan pers dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, terbuka, dan partisipatif. []