Konstruksi Norma Hukum Adili Jokowi Cs terkait Woosh

4. Penegakan hukum di Pengadilan Tipikor tanpa kompromi politik, agar prinsip equality before the law benar-benar bermakna.

Transparansi bukan pilihan moral, melainkan syarat keberlangsungan negara hukum demokratis. KCJB telah menunjukkan bahwa tanpa transparansi, hukum kehilangan martabatnya, dan negara kehilangan legitimasi moralnya.

Cermin Buram Negara Hukum

Kasus KCJB adalah a case study of constitutional hypocrisy. Di satu sisi, negara menegaskan komitmen terhadap pembangunan dan modernitas; di sisi lain, ia menegasikan prinsip dasar hukum itu sendiri.

Hukum tidak boleh terus diproduksi dan juga disiasati  oleh politik proyek. Dan di Indonesia, korupsi itu kini berwujud dalam bentuk yang lebih halus: konstitusi kemunafikan. 

Semestinya melalui konstruksi hukum di atas, Indonesia punya wajah baru: Hukum yang mampu mengadili ketidakjujuran meski dilakukan oleh Presidennya.