Duka Banjir di Sumatera Bercampur Amarah

Senada dengan Walhi, Greenpeace juga menyampaikan keterangan serupa. Atas bencana banjir dan longsor di Pulau Sumatra tersebut, Greenpeace mendukung seruan agar pemerintah menetapkan status darurat bencana nasional dan segera melakukan penanganan cepat.

Merujuk pada penjelasan Greenpeace, bencana banjir dan longsor di Sumatra merupakan tanda nyata dari dua krisis besar: dampak krisis iklim dan kerusakan lingkungan yang berlangsung menahun. Siklon tropis Senyar — fenomena langka di dekat garis ekuator– memicu hujan ekstrem yang memperparah banjir.

Atas kondisi tersebut, Greenpeace menilai pemerintah harus menetapkan kebijakan iklim yang lebih ambisius dan menghentikan berbagai “solusi palsu” yang tidak dijalankan secara nyata. Kerusakan hutan dan alih fungsi lahan disebut sebagai penyebab utama besarnya dampak banjir. Analisis Greenpeace menunjukkan bahwa di banyak provinsi di Sumatera, tutupan hutan alam telah menyusut drastis; kini hanya tersisa 10–14 juta hektare atau kurang dari 30 persen luas Pulau Sumatra. Mayoritas DAS berada dalam kondisi kritis akibat hilangnya tutupan hutan di wilayah hulu.

Greenpeace juga sejalan dengan WALHI dalam menyoroti kerusakan parah di DAS Batang Toru, salah satu bentang hutan tropis terakhir di Sumatera Utara. Sejak 1990-2022 telah terjadi deforestasi sekitar 70 ribu hektare, sementara berbagai perizinan industri rakus lahan—termasuk PLTA Batang Toru — menekan habitat orang utan Tapanuli dan memicu risiko erosi hingga 31,6 juta ton per tahun.

Greenpeace menegaskan bahwa pemerintah telah gagal mengelola hutan dan lahan secara benar. Akibat kegagalan tersebut, hutan Sumatra hampir habis dan masyarakat harus menanggung dampak ekologis yang sangat berat.

Melihat kondisi ini, Greenpeace meminta pemerintah untuk segera mengevaluasi dan mencabut izin-izin bermasalah di Sumatra, menghentikan deforestasi di wilayah lain seperti Papua, Raja Ampat, dan Merauke, serta mengakhiri model pembangunan yang mengorbankan lingkungan demi pencapaian target ekonomi semata.

Sementara itu, pembaruan data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menunjukkan situasi yang sangat mengkhawatirkan. Hingga Kamis sore, 4 Desember 2025, jumlah korban meninggal akibat banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat telah mencapai 836 orang.

Informasi ini disampaikan langsung oleh Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, dalam konferensi pers daring melalui kanal YouTube BNPB pada Kamis sore tersebut dari Banda Aceh.