China Dukung Penuh Indonesia Jadi Presiden Dewan HAM PBB

BANDA ACEH – Pemerintah China menyatakan dukungan penuh terhadap Indonesia yang akan memimpin Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada periode 2026.

Dukungan tersebut disampaikan Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Lin Jian, menyusul terpilihnya Indonesia sebagai kandidat Ketua Dewan HAM PBB dari kawasan Asia-Pasifik.

“China mendukung Indonesia dalam menjalankan tugasnya sebagai presiden baru Dewan HAM PBB dan siap meningkatkan dialog serta kerja sama dengan semua pihak,” ujar Lin Jian dalam konferensi pers di Beijing, Kamis (25/12/2025).

Indonesia sebelumnya telah disepakati oleh anggota Kelompok Asia-Pasifik di Dewan HAM PBB untuk dinominasikan Presiden Dewan HAM PBB periode 2026. Penetapan resmi dijadwalkan berlangsung dalam pertemuan Dewan HAM PBB pada 8 Januari 2026, bertepatan dengan peringatan 20 tahun berdirinya badan tersebut.

Apabila ditetapkan, posisi Presiden Dewan HAM PBB akan diemban oleh Wakil Tetap Republik Indonesia untuk PBB di Jenewa, Sidharto Suryodipuro.

Lin Jian menegaskan, China siap memperkuat kerja sama dengan Indonesia dalam mendorong agenda HAM global yang konstruktif dan berbasis dialog.

“Kami siap bekerja sama untuk mempraktikkan multilateralisme sejati dan bersama-sama mempromosikan perkembangan isu hak asasi manusia internasional yang sehat,” katanya.

Sementara itu, Kementerian Luar Negeri RI menegaskan Indonesia berkomitmen menjalankan peran kepemimpinan di Dewan HAM PBB secara objektif, inklusif, dan berimbang. Pemerintah Indonesia juga berencana memanfaatkan momentum tersebut untuk mendorong tata kelola HAM internasional yang lebih konstruktif serta berorientasi pada kerja sama.

Keketuaan Dewan HAM PBB ditentukan melalui mekanisme rotasi kawasan. Pada 2026, giliran kepemimpinan berada di tangan Kelompok Asia-Pasifik. Indonesia sendiri saat ini berstatus sebagai anggota Dewan HAM PBB untuk periode 2024–2026.

Keanggotaan Dewan HAM PBB dipilih melalui pemungutan suara langsung dan rahasia oleh Majelis Umum PBB dengan mempertimbangkan kontribusi negara dalam advokasi serta perlindungan HAM di tingkat global.

Saat ini, Indonesia duduk di Dewan HAM PBB bersama negara-negara Asia-Pasifik lainnya seperti China, Jepang, Korea Selatan, Thailand, Qatar, Bangladesh, dan Vietnam. Dewan HAM PBB dipimpin oleh satu presiden dan empat wakil presiden yang mewakili lima kawasan regional dan menjabat selama satu tahun.