Politik Langitan: Politik di Atas Politik

Saya katakan demikian, karena masyarakat sengaja dibiarkan tidak memperoleh pengetahuan tentang defenisi dan pengertian politik yang benar. Sejak negara dan kekuasaan dibincangkan, ruang-ruang publik secara terus-menerus dipenuhi narasi-narasi politik tentang politik Machiavellian dan Hobbesian.

Itu tercermin jelas dan nyata dari tiga inti defenisi buruk praktik politik yang mewarnai diskursus politik, yaitu:

1. Politik ialah segala kegiatan atau tindakan yang diawali dengan kebohongan, ditengahi dengan kemunafikan, dan diakhiri dengan tega-tegaan;
2. Politik adalah tentang pengorganisasian kebencian, dendam, dan perlawanan;
3. Politik adalah tentang siapa mendapat apa, dimana mendapat apa, dan kapan mendapat apa.

Memang betul bahwa unsur-unsur defenisi tersebut juga adalah politik, tapi itu bukanlah politik dalam maknanya yang tepat. Itu adalah politik yang anti-politik, yang harus diyakini dan dipercayai sebagai “kesalahan yang dijaga”. bahwa itu adalah politik yang anti-politik. Pandangan yang bersandar pada ketiga inti defenisi tersebut harus disebut sebagai “kesalahan fatal yang disengaja”.

Definisi politik yang salah kaprah ini telah menyebabkan masyarakat kehilangan kepercayaan pada politik dan politisi. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya untuk merehabilitasi citra politik dan mengembalikan politik ke jalur yang benar. Dalam konteks ini, perlu dipahami bahwa politik adalah suatu kegiatan yang kompleks dan multifaset. Politik melibatkan berbagai aspek, termasuk kekuasaan, kepentingan, nilai, dan norma. Oleh karena itu, politik harus dipahami sebagai suatu sistem yang dinamis dan terus berkembang.

Definisi dan pengertian politik yang tepat ialah segala upaya individu, kelompok dan atau organisasi untuk mewujudkan kebaikan umum berdasarkan kehendak umum. Kebaikan umum dan kehendak umum ini keduanya sangat ekstensial, subtansial dan esensial, karena merupakan kepentingan umum, dimana inti kepentingan umum tidak ada yang lain, selain masyarakat makmur, damai, tenteram dan sejahtera, yang ditetapkan sejak pemikiran politik tentang negara mulai dicetuskan.

Pada level kegiatan atau tindakan, politik adalah tentang memenuhi dan melayani kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan. Tujuan politik yang sesungguhnya adalah untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan umum, dan hanya bisa diwujudkan jika kita berangkat dari konsep dan paradigma “Politik Langitan”, bukan konsep “Politik Hipokrik” atau  “Politik Pencitraan”.

Pada bagian ini, saya ingin memulai mengklaim  bahwa “Politik Langitan” selain konsep, juga paradigma. Setidaknya ada empat argumen saya untuk klaim saya, yaitu:

1. Kaitan dengan Teori Politik Normatif: “Politik Langitan” dapat dihubungkan dengan teori politik normatif yang menekankan pentingnya nilai-nilai etis dan moral dalam politik, seperti teori keadilan Rawls dan teori kebaikan umum Aristoteles.
2. Referensi pada Pemikiran Filosofis: Ada banyak pemikiran politik filosofis yang menghubungkan politik dengan spiritualitas atau transendensi, seperti konsep “Siyasah Syar’iyyah” (Politik Syariah), Konsep “Khilafah” (Khalifah); pemikiran dan konsep “Madinah Fadhilah” (Kota Utama) dari Al-Farabi (872-950 M);  teori “Asabiyah” (solidaritas sosial) dari Ibn Khaldun (1332-1406 M); dan konsep “Khilafah” (Khalifah), pemikiran Plato (Republik), pemikiran filosofis Timur: konsep “dharma” dalam Hinduisme/Buddhisme.
3. Analisis Konseptual: Analisis konseptual dapat menunjukkan bagaimana “Politik Langitan” berbeda dengan konsep lain, misalnya, politik pragmatis, politik realis dan dengan menawarkan kerangka berpikir yang unik.
4. Contoh Kasus: Ada banyak contoh kasus di Indonesia di mana “Politik Langitan” dapat digunakan sebagai kerangka analisis untuk memahami fenomena politik, seperti kebijakan berbasis nilai spiritual, gerakan sosial berbasis agama yang dilakukan oleh Ormas-Ormas Keagamaan.

“Dalam konteks teori politik normatif, “Politik Langitan” menawarkan paradigma yang menekankan pentingnya nilai-nilai transendental dalam pengambilan keputusan politik, seperti kebijakan hari libur yang terkait dengan perayaan hari-hari besar agama, kebijakan toleransi antar umat beragama terkait dengan Pancasila, program “Bank Sampah” di beberapa daerah terkait dimensi etis menjaga lingkungan dan spiritualitas berbagi, kegiatan “Jumat Berkah” yang berorientasi pada kebaikan umum dengan mempertimbangkan dimensi spiritual dan etis’.

Politik Di Atas Politik

Dalam upaya untuk mewujudkan kebaikan umum berdasarkan kehendak umum, politik harus didasarkan pada prinsip-prinsip etika dan moral. Politik harus tentang melayani kepentingan masyarakat, bukan tentang kepentingan pribadi atau kelompok. Dengan demikian, politik dapat menjadi suatu alat yang efektif dan efesien untuk menciptakan masyarakat makmur dan sejahtera.