Busyro Muqoddas: Pemerintahan Prabowo Semakin Kehilangan Arah Menerapkan Kebijakan

Kepala Pusat Studi Hak Asasi Manusia UII Eko Riyadi mengatakan peran militer menguat dalam seluruh aktivitas pemerintahan, dari yang remeh temeh hingga jabatan penting kenegaraan.

Contohnya tentara ikut mengelola pangan hingga menduduki jabatan sipil. Penguatan peran militer ini menurut Eko menunjukkan Presiden Prabowo menganggap militer lebih kompeten ketimbang sipil.

Eko mencontohkan, pemerintahan Prabowo-Gibran banyak menempatkan personel TNI dan Polri melalui cara-cara militeristik ketika menjalankan sejumlah program strategis seperti MBG, lumbung pangan, dan Koperasi Merah Putih.

Dalam struktur Badan Gizi Nasional tercatat ada lima purnawirawan TNI, satu purnawirawan Polri. Militer mendominasi program MBG dengan pola terpusat.

Di program lain seperti lumbung pangan, pemerintah melibatkan Kementerian Pertahanan dan pembentukan batalyon teritorial pembangunan untuk mendukung program swasembada pangan dan energi.

Dukungan militer dalam pembangunan Koperasi Merah Putih dianggap sebagai operasi militer selain perang.

Menurut Eko, pelibatan militer dalam sejumlah pelaksanaan program strategus nasional berdampak terhadap melemahnya supremasi sipil dalam negara demokratis. Selain itu, kewenangan pemerintah daerah hilang dalam mengelola program berdasarkan konteks lokal.

“Bila terjadi konflik dan penyelewengan program, maka masyarakat langsung berhadapan dengan militer,” kata Eko.

Kepala Pusat Studi Agama dan Demokrasi UII Masduki menyatakan tidak ada negara dengan anasir militer yang berhasil membawa masyarakat berubah dari otoritariansisme menuju tatanan yang demokratis.

Dia mencontohkan Thailand dan Myanmar yang dikuasai junta militer.

Di Indonesia, otoritarianisme yang pernah terjadi pada masa Orde Baru kembali hidup. Sebagian orang, menurut dia, malah bernostalgia dengan Orba melalui berbagai slogan, misalnya, piye kabare? Iseh penak zamanku to?

Slogan yang membangkitkan memori itu punya arti zaman Soeharto lebih baik dan paling berhasil memimpin Indonesia. Kondisi itu menunjukkan justifikasi terhadap otoritarianisme yang anti-demokrasi.

“Demokrasi dan reformasi telah berhenti,” kata Masduki.

Penggagas Forum Cik Di Tiro, gerakan masyarakat sipil yang menentang militerisme ini menyebutkan demokrasi di Indonesia hanya menekankan pada prosedur, bukan substansi.

Hasilnya, pemerintahan menjalankan praktik otokratik legalisme yakni pemerintahan dengan pemimpin otoriter yang menggunakan prosedur hukum seperti undang-undang dan berbagai produk hukum lainnya untuk memperkuat kekuasaan, mengendalikan masyarakat, dan melemahkan fungsi kontrol dalam negara yang demokratis.