Pilkada Mau Ditarik, Rakyat Mau Diparkir

Di balik layar, konspirasinya terasa rapi. Koalisi pemerintah sedang dominan di DPR dan DPRD. Mengontrol kepala daerah lewat DPRD jauh lebih efisien ketimbang berhadapan langsung dengan rakyat yang kadang suka bikin kejutan.

Pilkada langsung itu liar, tak bisa diprediksi. DPRD lebih jinak, bisa diajak bicara, diajak makan siang, diajak “musyawarah.”

Para pengamat pun angkat bicara, meski sering hanya jadi bumbu diskusi. Ada yang bilang ini kehendak elite, bukan rakyat. Ada yang mengingatkan, money politics tidak hilang, hanya pindah dari lapangan terbuka ke ruang VIP.

Ada yang menyebut rakyat akan jadi “fitur non-aktif” dalam demokrasi. Bahkan ada yang terang-terangan bilang, ini bukan penghematan, ini pembagian kekuasaan.

Tentu ada juga yang membela. Katanya sesuai demokrasi perwakilan, sesuai Pancasila, lebih tertib.

Tetapi sejarah kita mencatat, pilkada via DPRD dulu adalah ladang korupsi yang subur, tempat kepala daerah lahir dengan utang politik, bukan mandat rakyat.

Lucu? Iya. Tragis? Juga. Karena di negeri ini, reformasi sering kali hanya mimpi yang dibangunkan paksa oleh alarm oligarki. Setiap kali itu terjadi, kita selalu disuruh percaya, ini demi kebaikan bersama.***