BANDA ACEH– Penanganan banjir dan pemulihan pascabencana di sejumlah wilayah Sumatra dan Aceh dinilai perlu dilakukan secara lebih terkoordinasi, cepat, dan tepat sasaran. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bersama pemerintah daerah diminta tidak hanya fokus pada respons darurat, tetapi juga memastikan percepatan pemulihan dan realisasi anggaran yang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat terdampak.
Sejumlah pihak menilai, dalam kondisi darurat bencana hidrometeorologi yang berulang, koordinasi antara BNPB pusat, BPBD daerah, kementerian terkait, TNI/Polri, dan pemerintah daerah harus diperkuat agar penanganan tidak tumpang tindih dan bantuan dapat segera diterima korban.
Pada tahap tanggap darurat, operasi pencarian dan pertolongan (SAR) diminta terus dilakukan secara maksimal hingga seluruh korban terdampak terdata dan tertangani. Selain itu, distribusi logistik, layanan kesehatan, serta pemenuhan kebutuhan dasar di lokasi pengungsian harus menjadi prioritas utama.
Memasuki fase transisi darurat ke pemulihan, percepatan rehabilitasi infrastruktur vital seperti jalan, jembatan, fasilitas kesehatan, sekolah, dan sarana ekonomi masyarakat dinilai krusial untuk memulihkan aktivitas sosial dan ekonomi warga. BNPB didorong memperkuat sinergi dengan Kementerian PUPR dan kementerian teknis lainnya dalam menyusun rencana pemulihan yang berkelanjutan.
Selain infrastruktur, perhatian besar juga diarahkan pada penyediaan hunian sementara (huntara) dan percepatan pembangunan hunian tetap (huntap) bagi warga yang rumahnya rusak berat atau tidak lagi layak huni. Penentuan lokasi relokasi diminta memperhatikan aspek keamanan bencana dan melibatkan masyarakat terdampak agar proses pemulihan berjalan inklusif.
Dalam aspek pembiayaan, realisasi anggaran penanganan bencana menjadi sorotan. BNPB dan pemerintah daerah diminta memastikan dana siap pakai dan anggaran pemulihan tidak terserap dominan untuk kebutuhan operasional, melainkan diarahkan secara proporsional pada pemenuhan kebutuhan korban, pemulihan ekonomi masyarakat, dan perbaikan infrastruktur.
“Percepatan anggaran harus dibarengi pengawasan ketat agar tepat sasaran dan berdampak langsung bagi masyarakat terdampak,” ujar seorang pengamat kebencanaan, yang enggan ditulis namanya di Banda Aceh, Sabtu (3/1/2026).
Ke depan, BNPB juga didorong memperkuat mitigasi bencana jangka panjang, termasuk pengembangan sistem peringatan dini banjir, pengelolaan daerah aliran sungai, penataan ruang berbasis risiko, serta edukasi kesiapsiagaan masyarakat.
Dengan pendekatan terpadu antara tanggap darurat, pemulihan, dan mitigasi, penanganan banjir di Sumatra dan Aceh diharapkan tidak hanya bersifat reaktif, tetapi mampu mengurangi risiko bencana serupa di masa mendatang serta mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat.
