SBY Siap Tempuh Jalur Hukum karena Dikaitkan Kasus Ijazah Jokowi, Pengamat Ungkap Dampaknya Bagi AHY

BANDA ACEH  – Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), tengah menimbang jalur hukum setelah namanya ikut dikaitkan dalam polemik tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI, Joko Widodo.

Isu tersebut dinilai berpotensi melebar dan memicu ketegangan Politik antarelite jika tidak disikapi secara tepat.

Direktur Eksekutif Aljabar Strategic Indonesia, Arifki Chaniago, memandang opsi hukum yang dipertimbangkan SBY sebagai langkah strategis untuk meredam eskalasi isu agar tidak berkembang menjadi konflik terbuka antara dua tokoh nasional tersebut.

Arifki menilai SBY tidak masuk ke perdebatan substansi terkait benar atau tidaknya isu ijazah, melainkan menyoroti asal-usul tudingan yang menyeret namanya.

Pendekatan ini dinilai lebih terukur dalam konteks komunikasi politik.

“Langkah hukum yang diambil oleh Pak SBY tepat karena diamnya selama ini juga tidak menguntungkan. Karena yang menikmati isu ijazah Jokowi berbagai kelompok politik,” ujar Arifki dalam keterangannya, Jumat (2/1/2026), melansir dari Tribunnews.

Menurutnya, sikap pasif justru berisiko mempersempit ruang dialog politik di masa mendatang.

“Jika situasi ini tidak disikapi oleh SBY, maka bakal mengunci ruang komunikasi SBY dan Jokowi dalam momentum politik ke depan,” sambungnya.

Relasi Politik SBY–Jokowi Dinilai Masih Terbuka

Lebih lanjut, Arifki menilai hubungan politik antara SBY dan Jokowi relatif cair dan masih memungkinkan untuk dijaga.

Salah satu indikatornya adalah masuknya Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) ke kabinet sebagai menteri pada era pemerintahan Jokowi.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya kanal komunikasi yang tetap terbuka di tengah dinamika elite nasional.

Dalam konteks ini, langkah SBY dinilai tidak dimaksudkan untuk memicu konfrontasi, melainkan menjaga keseimbangan relasi politik.

“Pilihan SBY tidak masuk ke ruang Debat publik soal ijazah bisa dibaca sebagai upaya menjaga jarak dari konflik, sekaligus mempertahankan relasi politik dengan Jokowi,” kata Arifki.

Menjaga Stabilitas Politik Menuju 2029

Arifki juga menilai konteks politik jangka panjang, termasuk menjelang 2029, menjadi pertimbangan penting di balik langkah yang dipilih SBY.

Isu personal yang dibiarkan berkembang tanpa batas dinilai berpotensi dimanfaatkan oleh aktor politik lain untuk memperlebar konflik elite.

Menurutnya, langkah hukum justru dapat menjadi instrumen untuk mengendalikan narasi politik agar tidak liar di ruang publik.

“Dalam politik, menjaga hubungan tidak selalu dilakukan melalui dukungan terbuka, tetapi juga dengan membatasi eskalasi konflik. Langkah SBY dapat dibaca dalam kerangka tersebut,” pungkas Arifki.