BANDA ACEH -Instruksi Presiden Prabowo Subianto agar pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak mengalami pelebaran defisit harus dijalankan secara serius oleh para pejabat eselon. Selama ini, birokrasi dinilai terlalu nyaman dan minim semangat penghematan.
Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR) Hari Purwanto menegaskan perlunya langkah tegas bahkan ekstrem untuk mengubah perilaku para pejabat negara yang selama ini berada di zona nyaman.
“Perlu gerakan revolusioner bagi pejabat eselon untuk mengencangkan ikat pinggang. Selama ini mereka terlalu nyaman. Padahal ini instruksi langsung Presiden agar pengelolaan APBN tidak melebar defisitnya,” kata Hari kepada rmol.id, Minggu, 4 Januari 2026.
Hari menilai pesan Presiden juga ditunjukkan secara simbolik melalui foto bersama Jaksa Agung di depan tumpukan uang sitaan bernilai triliunan rupiah. Namun, simbol penegakan hukum itu akan kehilangan makna jika tidak dibarengi perubahan nyata dalam praktik pengelolaan anggaran.
“Semua ada solusinya kalau dilakukan dengan kesungguhan, bukan sekadar omon-omon. Antara ucapan dan tindakan harus sejalan,” tegasnya.
Lebih jauh, Hari mengingatkan Presiden agar tidak mudah menerima laporan para pembantunya yang berpotensi menyesatkan, khususnya terkait penggunaan anggaran di lapangan.
“Presiden jangan mau dibohongi pembantunya. Misalnya biaya pembuatan sumur bor di daerah bencana disebut Rp150 juta per titik. Itu bukan penghematan tapi pemborosan,” ujar Hari.
Menurutnya, angka tersebut jauh dari realitas dan mencerminkan buruknya tata kelola anggaran negara.
“Di lapangan mana ada pembuatan sumur bor sampai sebesar itu. Wajar APBN terus defisit kalau orientasinya cari untung. Bukan menyelamatkan APBN yang terancam defisit,” kritiknya.
