MOSKOW – Sejumlah negara menyampaikan kecaman keras terhadap agresi militer Amerika Serikat (AS) terhadap Venezuela yang dilaporkan berujung pada penculikan Presiden Nicolas Maduro. Rusia, China, Prancis, hingga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menilai tindakan tersebut sebagai pelanggaran serius terhadap hukum internasional.
Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov menyampaikan solidaritas penuh kepada rakyat Venezuela dalam percakapan telepon dengan Wakil Presiden Venezuela Delcy Rodriguez. Pernyataan tersebut disampaikan Kementerian Luar Negeri Rusia pada Sabtu.
Lavrov menegaskan “solidaritas teguh dengan rakyat Venezuela dalam menghadapi agresi bersenjata” dan menekankan pentingnya mencegah eskalasi lebih lanjut. Kedua pihak, menurut Kemenlu Rusia, sepakat bahwa jalan keluar dari krisis harus ditempuh melalui dialog.
Dalam pernyataannya, Kementerian Luar Negeri Rusia juga membantah laporan yang menyebutkan bahwa Delcy Rodriguez berada di Rusia, dan menyebut kabar tersebut sebagai berita palsu, sebagaimana dilaporkan kantor berita TASS.
Selain itu, Rusia menyerukan kepada Amerika Serikat agar segera membebaskan Presiden Venezuela yang terpilih secara sah beserta istrinya.
Kecaman juga datang dari China. Kementerian Luar Negeri China menyatakan keterkejutan mendalam dan mengecam keras penggunaan kekuatan oleh AS terhadap negara berdaulat.
“China sangat terkejut dan dengan tegas mengutuk penggunaan kekuatan oleh AS terhadap negara berdaulat serta tindakan kekerasan terhadap presiden suatu negara,” demikian pernyataan resmi Kementerian Luar Negeri China.
China menegaskan penolakannya terhadap apa yang disebut sebagai perilaku hegemonik AS yang dinilai melanggar hukum internasional, mencederai kedaulatan Venezuela, serta mengancam perdamaian dan keamanan kawasan Amerika Latin dan Karibia. Beijing juga mendesak AS untuk mematuhi hukum internasional serta prinsip-prinsip Piagam PBB.
Sikap serupa disampaikan Prancis. Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Noel Barrot menilai operasi militer AS yang berujung pada penangkapan Presiden Nicolas Maduro bertentangan dengan prinsip dasar hukum internasional.
Dalam unggahan di platform X, Barrot menyatakan bahwa penggunaan kekuatan tersebut melanggar prinsip larangan penggunaan kekerasan yang menjadi landasan hukum internasional. Ia menegaskan bahwa tidak ada solusi politik berkelanjutan yang dapat dipaksakan dari luar, dan masa depan suatu negara hanya dapat ditentukan oleh rakyatnya sendiri.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyatakan keprihatinan mendalam atas agresi AS terhadap Venezuela dan memperingatkan bahwa tindakan tersebut dapat menjadi preseden berbahaya.
Juru bicara PBB Stephane Dujarric mengatakan bahwa Sekjen PBB kembali menekankan pentingnya penghormatan penuh terhadap hukum internasional, termasuk Piagam PBB. Guterres disebut sangat prihatin karena aturan-aturan hukum internasional tidak dihormati dalam peristiwa tersebut.
