PIDIE JAYA — Perwakilan masyarakat Gampong Meunasah Lhok, Kecamatan Meureudu, kembali melakukan audiensi dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pidie Jaya, Minggu (4/1/2026). Audiensi tersebut digelar untuk menyampaikan berbagai persoalan yang dinilai belum tertangani pascabanjir yang melanda kawasan tersebut.
Audiensi dipimpin oleh Keuchik Gampong Meunasah Lhok, Tgk. Rahmadi Ibrahim, bersama perangkat gampong, Tuha Peut, dan Imum gampong. Rombongan masyarakat diterima langsung oleh Bupati Pidie Jaya Sibral Malasyi dan Wakil Bupati Hasan Basri, asisten Setdakab, Camat Kecamatan Meureudu-Meurah Dua. Pertemuan berlangsung di Gedung MTQ Pidie Jaya.
Perwakilan warga menyampaikan bahwa audiensi tersebut mendesak dilakukan karena sejumlah persoalan dampak banjir di Gampong Meunasah Lhok dan sekitarnya dinilai masih stagnan. Salah satu sorotan utama adalah belum maksimalnya normalisasi Sungai Meureudu, meskipun bencana banjir telah berlalu lebih dari satu bulan.
Menurut warga, hingga kini belum terlihat langkah signifikan dari pemerintah daerah dalam penanganan sungai tersebut, sehingga menimbulkan kekhawatiran akan potensi banjir susulan.
Selain itu, masyarakat juga menyoroti adanya kesan perlakuan tidak adil dalam penanganan pascabanjir. Di lapangan, warga menilai Pemkab Pidie Jaya lebih memprioritaskan penanganan di kawasan Dayah Husen yang berada di wilayah berbeda dengan Gampong Meunasah Lhok. Mereka menyebut pengerahan alat berat untuk penanganan di lokasi tersebut justru menimbulkan kerugian bagi warga Meunasah Lhok.
Kerugian yang dimaksud, menurut warga, berkaitan dengan pengerukan sungai yang dinilai mengabaikan lahan milik masyarakat Meunasah Lhok. Bahkan, pengerjaan tersebut disebut dilakukan tanpa melalui musyawarah atau koordinasi dengan sejumlah gampong lain yang berada di wilayah daerah aliran sungai (DAS).
Dalam audiensi tersebut, masyarakat Gampong Meunasah Lhok meminta Pemkab Pidie Jaya untuk memediasi dan menindaklanjuti keluhan serta keresahan warga. Mereka berharap pemerintah daerah dapat mengambil langkah bijak agar persoalan ini tidak berkembang menjadi konflik sosial di tengah masyarakat.
Warga juga menekankan bahwa saat ini masyarakat masih dalam suasana duka dan sedang berupaya memulihkan kondisi pascabanjir, sehingga diperlukan penanganan yang adil, transparan, dan melibatkan seluruh pihak terkait.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Pemkab Pijay belum memberikan tanggapan secara resmi terkait keluhan warga desa Meunasah Lhok tersebut. (*)
