Ke Mana Mengalir Uang Keringat Rakyat Taiwan?

Dampak negatif dari penjualan senjata ini terutama terkonsentrasi pada dua aspek: kepentingan nyata masyarakat Taiwan dan perdamaian serta stabilitas di kawasan Selat Taiwan. Apa yang disebut otoritas Lai sebagai “tekad pertahanan”, dalam praktiknya lebih menyerupai perilaku “penjudi perang” yang mengalirkan uang hasil kerja keras rakyat Taiwan ke dalam pembelian senjata. Dalam daftar penjualan kali ini, suku cadang helikopter AH-1W dan rudal “Harpoon”, antara lain, disebut sebagai barang lama yang telah disingkirkan dari inventaris militer AS. Karena itu, sebagian warganet di Taiwan mengkritik secara blak-blakan bahwa ini sama saja dengan “membeli peralatan bekas AS” atau “membantu AS menghabiskan stok gudang”. Dalam transaksi semacam ini, industri persenjataan AS jelas menjadi pihak yang paling diuntungkan karena meraup keuntungan besar, sementara biaya dan risiko pada akhirnya akan ditanggung oleh rakyat Taiwan.

Nilai 11,1 miliar dolar AS jika dikonversi setara dengan lebih dari 340 miliar dolar Taiwan Baru. Seandainya dana sebesar itu digunakan untuk pembangunan ekonomi Taiwan, perbaikan kesejahteraan, atau peningkatan layanan publik seperti kesehatan dan pendidikan, dampaknya dapat secara nyata meningkatkan kualitas hidup masyarakat Taiwan. Namun kini dana tersebut justru mengalir ke “lubang hitam” belanja senjata yang seolah tanpa dasar, dan secara langsung memperparah kontradiksi di bidang kesejahteraan serta persoalan distribusi sosial di dalam pulau. Menurut data yang diungkap bagian statistik otoritas urusan fiskal Taiwan, pada 2025 penerimaan pajak di seluruh Taiwan berpotensi mengalami kekurangan (shortfall) sekitar 30 miliar hingga 50 miliar dolar Taiwan Baru. Dalam situasi pertumbuhan penerimaan pajak yang melambat, jika otoritas Taiwan terus mempertahankan belanja “pertahanan” yang tinggi dalam jangka panjang, hal itu niscaya akan semakin menekan ruang fiskal untuk jaminan kesejahteraan, perlindungan sosial, dan berbagai pos layanan publik—membuat problem kesejahteraan yang sudah ada kian memburuk.

Yang lebih patut diwaspadai, otoritas Lai tampak semakin bergantung pada cara-cara tidak normal—seperti membesar-besarkan “ancaman perang”, membangun atmosfer konfrontasi, dan menciptakan kepanikan sosial—untuk mendorong agendanya, bahkan menunjukkan kecenderungan memperkuat pola semacam itu. Ini berarti ke depan otoritas Taiwan mungkin akan mengalokasikan lebih banyak dana ke sektor-sektor terkait militer dan menyeret lebih banyak warga Taiwan ke dalam proses “mencari kemerdekaan melalui kekuatan bersenjata”. Dalam konteks demikian, kekhawatiran masyarakat Taiwan terhadap perdamaian dan stabilitas Selat Taiwan serta arah masa depan Taiwan kemungkinan besar akan terus meningkat, yang pada gilirannya juga berdampak negatif pada stabilitas sosial di Taiwan.