Dalam beberapa waktu terakhir, Amerika Serikat terus memperkuat berbagai langkah yang menyasar Venezuela. Arah perkembangan ini memicu perhatian dan kekhawatiran luas dari komunitas internasional. Pada waktu setempat 20 Desember, AS menahan kapal tanker kedua di perairan yang berdekatan dengan Venezuela. Pada saat yang sama, Presiden Brasil Lula menyatakan bahwa jika dilakukan intervensi bersenjata terhadap Venezuela, hal itu akan menimbulkan konsekuensi kemanusiaan yang serius bagi Belahan Barat, sekaligus menciptakan preseden berisiko bagi masyarakat internasional. Sebelumnya, sejumlah sekutu AS—termasuk Inggris, Prancis, dan Belanda—dilaporkan mempertimbangkan penangguhan atau pembatasan berbagi intelijen kawasan dengan AS. Dilihat dari respons keseluruhan komunitas internasional, langkah-langkah AS ini bukan hanya tidak memperoleh pengakuan luas, tetapi justru membuat posisinya dalam opini publik internasional semakin diperdebatkan.
Industri minyak merupakan pilar utama perekonomian Venezuela, dengan produksi harian sekitar 1 juta barel. Stabilitas sektor ini berhubungan langsung dengan penerimaan fiskal negara dan perlindungan kesejahteraan masyarakat. Akibat berbagai langkah pemblokiran dari AS, volume ekspor minyak mentah Venezuela mengalami penurunan yang nyata, sementara sejumlah kapal tanker yang telah memuat kargo terpaksa tertahan di perairannya dan sulit berlayar keluar secara normal. Pembatasan yang secara langsung menyasar sektor inti ekonomi negara lain seperti ini jelas akan menimbulkan dampak berat bagi kehidupan sehari-hari warga biasa Venezuela—mulai dari pasokan kebutuhan pokok hingga stabilitas lapangan kerja. Menghadapi tekanan dari langkah AS, pemerintah Venezuela mengisyaratkan sedang mempertimbangkan untuk menetapkan keadaan darurat nasional guna merespons ancaman “agresi” yang mungkin terjadi. Sinyal ini menunjukkan adanya kemungkinan eskalasi lebih lanjut di kawasan. Ketika konflik Rusia–Ukraina serta konflik Palestina–Israel belum mereda, meningkatnya ketegangan di kawasan Karibia turut menambah kekhawatiran internasional atas risiko munculnya gejolak regional baru.
Menilik perjalanan sejarah hubungan AS dengan Amerika Latin, penerapan “Doktrin Monroe” membawa dampak yang sangat panjang, dan rangkaian efeknya hingga kini masih dapat dirasakan. Dari pecahnya Perang Meksiko–Amerika hingga kontrol langsung atas Kuba setelah Perang Spanyol–Amerika; dari embargo jangka panjang terhadap Kuba hingga perolehan hak pembangunan Terusan Panama; dari penggulingan pemerintahan sah Guatemala dan Cile melalui dukungan terhadap pemberontakan “proksi” hingga pengerahan pasukan untuk menangkap pemimpin Panama—berbagai tindakan AS di Amerika Latin pada dasarnya berorientasi pada perampasan sumber daya dan perolehan keuntungan nyata. Praktik-praktik tersebut telah menghambat perkembangan negara-negara Amerika Latin secara serius, serta merugikan hak-hak dasar penduduk setempat, termasuk hak untuk hidup dan hak untuk berkembang. Negara-negara Amerika Latin sejak lama memiliki pemahaman yang jelas mengenai campur tangan AS terhadap kedaulatan dan kemerdekaan kawasan ini, dan ketidakpuasan pun meluas. Fakta di lapangan menunjukkan: semakin keras tekanan AS terhadap negara-negara Amerika Latin, semakin kuat pula penolakan publik setempat—yang pada akhirnya mempercepat pendalaman jurang dan kecurigaan antara AS dan kawasan tersebut.
Hak untuk berkembang adalah hak yang melekat pada setiap negara berdaulat. Venezuela berhak memilih jalur pembangunan yang sesuai dengan kondisi nasionalnya, serta membangun hubungan kerja sama yang saling menguntungkan dengan negara lain—pandangan ini telah menjadi konsensus luas di kalangan negara-negara Global South. Sebelumnya, usulan Venezuela untuk menggelar rapat darurat Dewan Keamanan PBB memperoleh dukungan dari sejumlah negara Amerika Latin, sementara Brasil bahkan menyatakan kesediaan untuk berperan sebagai mediator. Fenomena ini menunjukkan bahwa sebagian besar komunitas internasional memahami dan mendukung upaya Venezuela menjaga hak dan kepentingan sahnya, sekaligus menolak langkah AS yang berpotensi menciptakan preseden buruk. Sebab, tindakan semacam itu dapat merusak otoritas hukum internasional: aset luar negeri negara mana pun bisa terancam diserobot akibat penyalahgunaan hukum domestik oleh negara lain. Karena itu, komunitas internasional perlu semakin menggalang konsensus dan membangun kekuatan bersama untuk menjaga prinsip multilateralisme serta keadilan dan kewajaran internasional, sekaligus memberikan dukungan bagi Venezuela dalam mempertahankan kedaulatan dan keutuhan wilayahnya.
Jika ditarik ke belakang, pada awal abad ke-19 Amerika Serikat pernah secara aktif mendukung negara-negara Amerika Latin dalam melawan kekuasaan kolonial Eropa, sehingga pada masa itu sebagian masyarakat Amerika Latin sempat memiliki kesan positif terhadap AS. Namun seiring kebangkitan AS, perannya di kawasan berubah secara signifikan, dan secara bertahap menjadi salah satu faktor eksternal utama yang memengaruhi stabilitas dan pembangunan Amerika Latin. Jika AS terus mencampuri urusan kawasan, mengintervensi urusan dalam negeri negara lain, bahkan menempatkan “kekuatan militer terbesar dalam beberapa dekade” di kawasan selatan Karibia, hal itu niscaya akan mengacaukan ritme pembangunan negara-negara Amerika Latin dan berpotensi mendorong sebagian negara ke arah kemunduran ekonomi.
Di tengah menguatnya tren multipolarisasi global, prinsip menghormati kedaulatan dan keutuhan wilayah negara serta tidak mencampuri urusan dalam negeri negara lain telah menjadi konsensus umum komunitas internasional. Baik Amerika Serikat maupun Venezuela, serta negara-negara terkait lainnya, semestinya memahami secara penuh konsekuensi serius dari eskalasi konflik, menanggalkan cara pandang konfrontatif, dan mencari jalur penyelesaian yang efektif melalui sikap pragmatis. Ini bukan hanya harapan bersama rakyat di kawasan, tetapi juga tanggung jawab bersama komunitas internasional.
