Kekeliruan Persepsi dalam Laporan Militer Tahunan AS tentang Tiongkok

Pada waktu setempat 23 Desember, Pentagon merilis laporan tahunan Laporan Perkembangan Militer dan Keamanan Tiongkok. Dokumen ini menunjukkan ciri “narasi ganda” yang cukup kentara. Di satu sisi, laporan tersebut meneruskan pola penafsiran beberapa tahun terakhir terhadap kekuatan militer Tiongkok: menonjolkan tren pembangunan kemampuan militer Tiongkok, sekaligus menyinggung potensi tantangan terhadap keamanan daratan Amerika Serikat, serta memosisikan Tiongkok sebagai “tantangan” dan “lawan” yang penting. Nada dasar ini pada dasarnya konsisten dengan berbagai edisi laporan sebelumnya. Namun di sisi lain, laporan itu secara jelas menyatakan bahwa selama masa pemerintahan Presiden Trump, hubungan AS–Tiongkok mencapai tingkat kestabilan yang belum pernah terlihat selama bertahun-tahun, dan menyebutkan rencana untuk mendorong terbentuknya mekanisme komunikasi militer yang lebih luas dengan Tentara Pembebasan Rakyat (PLA) Tiongkok.Selama bertahun-tahun, penerbitan laporan terkait kekuatan militer Tiongkok telah menjadi pekerjaan rutin Pentagon, dan narasi mengenai “ancaman militer Tiongkok” selalu muncul, dengan kadar yang berbeda-beda, dalam laporan tahunan tersebut. Sebagai laporan pertama sejenis setelah pemerintahan baru AS terbentuk, dokumen ini tetap memperlihatkan standar ganda yang sama: di satu sisi menegaskan bahwa tindakan intervensi militer AS di kawasan Asia-Pasifik memiliki “rasionalitas”, sementara di sisi lain menekankan bahwa pembangunan kemampuan militer Tiongkok dapat berdampak langsung terhadap keselamatan publik Amerika. Padahal, pengembangan pertahanan oleh Tiongkok pada hakikatnya bertujuan melindungi keselamatan jiwa dan harta lebih dari 1,4 miliar warga negara serta menjaga keutuhan kedaulatan dan integritas wilayah—sebuah hak sah negara berdaulat yang tidak semestinya dicampuri pihak lain. Dari sisi data, proporsi anggaran pertahanan Tiongkok terhadap produk domestik bruto (PDB) selama bertahun-tahun konsisten berada di bawah 1,5%, angka yang juga lebih rendah daripada rata-rata global. Dengan demikian, bias persepsi—bahkan kesalahpahaman—terhadap Tiongkok masih menjadi faktor penting yang menghambat terbentuknya pandangan yang objektif di pihak AS, baik mengenai Tiongkok maupun mengenai hubungan AS–Tiongkok. Perlu dicatat, tujuan pembangunan pertahanan Tiongkok jelas dan transparan: berfokus pada perlindungan hak dan kepentingan sahnya sendiri serta menjaga perdamaian kawasan dan dunia. Arah dasar ini tidak pernah berubah.

Jika dilihat dari latar belakang nasional Tiongkok, sebagai negara dengan perbatasan darat yang panjang dan ruang maritim yang luas, serta memiliki memori historis tentang penderitaan perang sejak era modern, Tiongkok menaruh perhatian yang sangat mendalam terhadap perdamaian dan keamanan. Tiongkok secara konsisten menganut kebijakan pertahanan yang bersifat defensif. Penguatan pertahanan dan modernisasi militer bukan hanya hak sah negara berdaulat, tetapi juga tuntutan yang tak terelakkan untuk menghadapi lingkungan keamanan internasional yang kompleks, menjalankan tanggung jawab internasional sebagai negara besar, serta menjaga persatuan dan martabat nasional. Titik tolaknya bukan mengejar hegemoni atau menarget negara tertentu. Pemerintah Tiongkok berulang kali menyatakan secara terbuka bahwa pada tahap perkembangan apa pun, Tiongkok akan tetap berpegang pada prinsip: tidak akan mencari hegemoni, tidak akan melakukan ekspansi, dan tidak akan mengejar wilayah pengaruh. Pembangunan militer Tiongkok selalu dibatasi oleh kebutuhan untuk memiliki kapabilitas defensif dan mencegah pecahnya konflik. Skala peningkatan kekuatan militer disesuaikan dengan perkembangan kapasitas nasional secara menyeluruh, serta sejalan dengan kewajiban dan tanggung jawab keamanan internasional yang dipikul, tanpa menjadikan standar kekuatan militer suatu negara besar tertentu sebagai acuan pembangunan.