Oleh karena itu, pihaknya telah melayangkan surat keberatan kepada Kementerian Kebudayaan dan tembusan kepada Presiden Prabowo Subianto. Pihaknya melihat ketidakadilan terkait proses yang diputuskan oleh Menteri Kebudayaan.
Ketua Eksekutif Lembaga Dewan Adat (LDA) Keraton Solo, KPH Eddy Wirabhumi sangat menyayangkan dan memohon maaf atas insiden yang terjadi. Sebab acara kenegaraan harus ternodai oleh hal-hal yang semestinya tidak perlu.
‘Tapi nasi sudah menjadi bubur, sudah terjadi. Mudah-mudahan ini tidak mengurangi semangat kita untuk mencintai kebudayaan. Seperti yang disampaikan Pak Menteri, Keraton Surakarta merupakan bagian penting dari tapak sejarah perjalanan kebudayaan bahkan konstitusi negara,” ucapnya.
Sebagaimana diketahui, suasana Keraton Solo memanas pasca-mangkatnya Raja Paku Buwono XIII dengan munculnya raja kembar. Putra PB XIII, KGPAA Hamengkunegoro (Gusti Purbaya) mendeklarasikan diri sebagai Raja Paku Buwono (PB) XIV.
Sementara itu, Maha Menteri Keraton Solo, KGPA Tedjowulan menyatakan bahwa telah terjadi kekosongan kekuasaan keraton sejak PB XIII mangkat, Minggu 2 November 2025.
Pada sisi lain, digelar Rembug Keluarga Keraton Solo pada Kamis (13/11/2025). Adik mendiang Raja PB XIII, GRAy Koes Murtiyah Wandansari (Gusti Moeng) yang juga merupakan Ketua LDA Keraton Solo, menegaskan bahwa pertemuan bertujuan menyatukan keluarga besar dan menjaga kelestarian Keraton Solo.
Dalam pertemuan, juga menetapkan Kanjeng Gusti Pangeran Haryo (KGPH) Hangabehi sebagai raja penerus tahta Solo bergelar Paku Buwono (PB) XIV.
